TRIBUNNEWS.COM - Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) mengecam anggota parlemen Belanda Geert Wilders karena menyarankan warga Palestina untuk dipindahkan ke Yordania.

Geert Wilders adalah pemenang pemilihan umum Belanda pada hari Rabu (22/11/2023), yang kemungkinan besar akan menjadi perdana menteri selanjutnya negara tersebut.

“Palestina adalah tanah air bersejarah rakyat Palestina, yang negara merdekanya telah diakui secara internasional di tanah air ini, bukan di tempat lain,” ungkap kantor Otoritas Palestina dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (25/11/2023), dikutip WAFA.

“Nasib dan pilihan rakyat Palestina ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri, melalui perwakilan sah mereka, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)."

"Geert Wilders dan lainnya, terlepas dari posisi atau kekuasaan mereka, tidak punya hak untuk menentukan nasib rakyat Palestina."

Baca juga: Yordania di Ambang Pemutusan Hubungan Diplomatik dengan Israel

PA menegaskan kembali bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan hanya dapat dicapai melalui pembentukan negara Palestina.

Teguran tersebut menyusul kecaman dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada hari Jumat yang menyebut Geert “rasisme yang keji”.

Geert dan partainya, Partai Kebebasan, diperkirakan akan membentuk pemerintahan setelah memenangkan kursi terbanyak di parlemen.

Ia dikenal karena dukungannya yang kuat terhadap Israel dan pandangan anti-Islam.

Berita kemenangan Geert tidak hanya akan mengguncang masyarakat Belanda dan menguatkan partai-partai sayap kanan lainnya di seluruh benua, tetapi juga akan menjadi penyebab utama kekhawatiran di kalangan penduduk Muslim di negara tersebut, Middle East Eye melaporkan.

Geert Wilders telah berjanji untuk menjadi "perdana menteri bagi semua orang".

Namun, untuk melakukan hal itu, ia perlu meyakinkan partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi dan mengamankan 76 kursi yang dibutuhkan untuk mendapatkan mayoritas.

Selama kampanyenya, Geert Wilders menunjukkan sikap antimigrasi dan berjanji untuk menutup perbatasan negaranya.

Wilders berjanji untuk menunda janji sebelumnya untuk melarang Al-Quran, kitab suci umat Islam.