TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Israel diseret ke pengadilan internasional atas kejahatannya di Jalur Gaza.

Permintaan itu disampaikan Erdogan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa (28/11/2023), lewat panggilan telepon.

Menurut pihak Turki, Erdogan dan Guterres membahas sejumlah hal dalam pembicaraan itu.

Salah satunya ialah harapan masyarakat internasional perihal serangan Israel yang melanggar hukum.

Kemudian, dibahas pula akses terhadap bantuan kemanusiaan di tempat pengungsian dan upaya untuk menegakkan perdamaian jangka panjang.

“Selama panggilan telepon itu Presiden Erdogan menyebut Israel dengan tanpa malu terus menginjak hukum internasional, hukum perang, dan hukum kemanusiaan internasional, dilihat dari kacamata masyarakat internasional, dan Israel harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di depan hukum internasional,” kata Turki dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters.

Baca juga: Bos NATO Lobi Israel–Hamas Perpanjang Gencatan Senjata: Kami Ingin Selamatkan Banyak Sandera

PBB minta ada penyelidikan independen

Sekelompok pakar dari PBB meminta adanya penyelidikan independen atas kejahatan yang terjadi di Israel dan Palestina.

Permintaan itu disampaikan dalam pernyataan bersama pada Senin (27/11/2023).

Israel, Otoritas Palestina di Tepi Barat, dan otoritas di Gaza, diharapkan bisa bekerja sama secara penuh dalam penyelidikan itu.

“Penyelidik independen harus diberi sumber, dukungan, dan akses yang diperlukan guna melakukan penyelidikan yang cepat, lengkap, dan adil atas kejahatan yang diduga dilakukan oleh semua pihak dalam konflik ini,” kata mereka, dikutip dari Anadolu Agency.

Menurut mereka, penyelidikan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan merupakan kewajiban hukum.

Mereka juga mengimbau masyarakat internasional untuk bekerja sama sehingga semua yang bertanggung jawab atas kejahatan di sana bisa diadili.

“Tidak ada aturan pembatasan untuk kejahatan seperti itu, dan mereka berada di bawah yurisdiksi universal, yang artinya pengadilan di negara mana pun bisa menerapkan otoritasnya untuk mengusut mereka yang bertanggung jawab, terlepas dari kewarganegaraan mereka dan negara tempat kejahatan itu dilakukan.

Adapun menurut otoritas kesehatan di Gaza, serangan Israel ke Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 15.000 orang.

Baca juga: Disandera Hamas, Bocah Israel Mengaku Diperlakukan seperti Ratu dan Puji Brigade Al-Qassam

Disebut lakukan genosida

Sementara itu, Menteri Informasi Lebanon Ziad Makary menyebut Israel telah melakukan genosida di Gaza.

“Ini bukan perang, ini genosida,” kata Makary di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Komunikasi Strategis Internasional yang digelar di Istanbul, Turki, Senin.

“Mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada genosida yang mereka alami saat Perang Dunia II.”

Makary turut menyinggung adanya disinformasi di Gaza. Kata dia, dalam KTT itu turut dibahas apa yang sedang terjadi di dunia ini dalam hal disinformasi dan misinformasi.

“Kami punya tiga jurnalis yang secara sengaja dibunuh oleh Israel. Seperti yang kalian tahu, Israel adalah negara penggenosida, dan apa yang terjadi di Gaza saat ini telah membuktikannya,” kata dia.

"Mereka membicarakan ‘Holocaust’, tetapi mereka melakukan seseutau yang lebih buruk daripada genosida yang mereka alami pada Perang Dunia II."

Baca juga: Pejuang Hamas Undang Elon Musk Kunjungi Jalur Gaza, Melihat Bekas Pembantaian yang Dilakukan Israel

Makary juga menyinggung sudut pandang media Barat dalam memberitakan konflik di Gaza.

“Media Barat selalu berada di tangan lobi Israel. Israel selalu mengendalikan media.”

“Kini berkat semua teknologi ini, media sosial, dan jurnalis di semua tempat, kita bisa menyampaikan kebenaran tanpa membuat berita palsu dan menggunakan informasi keliru, dan ini hal yang amat penting," ujarnya menjelaskan.

(Tribunnews/Febri)