TRIBUNNEWS.COM - Upaya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menghentikan pembantaian di Gaza, Palestina, menemui jalan buntu.

Sebab, Amerika Serikat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto menggagalkan resolusi yang dikeluarkan Sekjen PBB António Guterres, sebagai cara mendesak Israel menyetujui gencatan senjata.

Guterres berpandangan bahwa hanya gencatan senjata yang bisa mencegah jatuhnya korban sipil lebih banyak lagi di Gaza.

Diketahui saat ini korban jiwa dari kalangan sipil tembus 16 ribu. Sementara puluhan ribu lainnya mengalami luka-luja.

Jutaan penduduk Gaza juga kehilangan tempat tinggal. Mereka terpaksa mengungsi jauh dari rumah dalam kondisi menyedihkan.

Mereka kesulitan air dan makanan karena pasokan bantuan terhenti sejak gencatan senjata berakhir sepekan silam.

Orang-orang yang terluka juga tak bisa mendapatkan perawatan memadai karena rumah sakit juga ikut dihancurkan oleh Israel.

Namun, AS berpandangan lain. Gencatan senjata menurut mereka hanya menguntungkan Hamas.

“Meskipun AS sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan gencatan senjata segera."

"Hal ini hanya akan menjadi bibit bagi perang berikutnya, karena Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat perdamaian yang bertahan lama, untuk melihat solusi dua negara,” kata Robert Wood, wakil duta besar AS untuk PBB.

Sementara Hamas mengutuk keras veto AS yang menghalangi resolusi PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Mereka menilai tindakan Washington “tidak etis dan tidak manusiawi.”

“Hambatan AS terhadap penerbitan resolusi gencatan senjata adalah partisipasi langsung pendudukan dalam membunuh rakyat kami dan melakukan lebih banyak pembantaian dan pembersihan etnis,” kata Ezzat El-Reshiq, anggota biro politik Hamas dalam pernyataan resmi seperti dikutip Jerusalem Post.

Di saat hampir bersamaan, Uni Eropa dikabarkan akan menjatuhkan sanksi terhadap Hamas dalam beberapa waktu mendatang.

Negara-negara Uni Eropa juga memasukkan dua nama komandan Hamas ke dalam daftar teroris di Eropa, menyusul serangan militer kelompok tersebut pada 7 Oktober lalu, terhadap Israel.

Dua petinggi Hamas yang namanya masuk dalam daftar itu adalah Mohammed Deif, Komandan Jenderal sayap militer Hamas, dan wakilnya Marwan Issa.

"Mulai Jumat ini, aset dan keuangan dua petinggi Hamas itu di negara-negara anggota UE akan dibekukan," kata seorang pejabat senior UE yang tak mau disebut namanya seperti dikutip Reuters.

sementara operator UE dilarang menyediakan dana dan sumber daya ekonomi kepada mereka.