Misalnya, selama kampanye presiden tahun 2020, Biden mengatakan bahwa putranya tidak pernah menghasilkan uang dari transaksi bisnis di Tiongkok.

Hal ini kemudian dibantah oleh Hunter Biden sendiri.

Baca juga: Israel Banjiri Terowongan Hamas, Pernyataan Biden Sinyal AS Tumbalkan Sandera?

Namun, pada sidang pemakzulan tingkat tinggi pada bulan September, ketiga saksi ahli dari Partai Republik yang memberikan kesaksian mengakui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan langsung tentang aktivitas kriminal apa pun yang dilakukan Biden.

Dua orang saksi mengakui bahwa informasi yang disampaikan panitia selama ini tidak bersifat korupsi.

Alasan Pemungutan Suara Baru Dilakukan

Anggota DPR dari Partai Republik secara informal memulai penyelidikan terhadap Biden tiga bulan lalu, tetapi pemungutan suara pada hari Rabu meresmikannya.

Partai Republik mengatakan dengan mengizinkan penyelidikan tersebut, Gedung Putih akan dipaksa untuk bekerja sama.

Pada bulan November, seorang pengacara senior Gedung Putih menggambarkan penyelidikan tersebut sebagai tidak sah karena DPR belum meresmikan penyelidikan pemakzulan melalui pemungutan suara.

Baca juga: AS dan Israel Makin Tunjukkan Perpecahan, Biden Sempat Sebut Sering Berselisih dengan Netanyahu

Gedung Putih telah menolak upaya untuk memaksanya menyerahkan informasi dengan alasan perlunya pemungutan suara penuh di DPR.

Penyelidikan ini juga bisa menjadi platform bagi Partai Republik untuk menyoroti tuduhan mereka bahwa presiden telah berperilaku korup.

Biden sedang mempersiapkan pertandingan ulang pemilu dengan Donald Trump, presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali dan saat ini sedang mempersiapkan empat persidangan pidana.

Trump telah mendorong sekutu Partai Republiknya di Kongres untuk bergerak cepat dalam memakzulkan Biden.

(Tribunnews.com/Whiesa)