TRIBUNNEWS.COM - Situasi di Washington D.C. mulai memanas setelah anggota dewan perwakilan rakyat Amerika akhirnya memberikan keputusan terkait pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden pada Rabu (13/12/2023) malam waktu setempat.

Pihak dewan akhirnya membuka pemungutan suara terkait kelanjutan penyelidikan Partai Republik terkait pelanggaran yang dilakukan Biden.

Penyelidikan tersebut telah berlangsung selama setahun dan hingga saat ini dinilai belum menghasilkan bukti yang mendekati pelanggaran serius atau pelanggaran ringan untuk memakzulkan Biden.

Anggota Partai Republik mengatakan bahwa suara tersebut diperlukan untuk memberi mereka wewenang penuh untuk melanjutkan penyelidikan mereka di tengah tantangan hukum yang diantisipasi dari Gedung Putih.

Sementara itu di kubu Demokrat, mereka mengecam penyelidikan tersebut sebagai sebuah sandiwara politik.

Baca juga: Israel Janji untuk Tidak Mempublikasikan Foto-foto Tahanan yang Ditelanjangi Lagi, Kata Washington

Di tengah kontroversi antara dua pihak tersebut, pemungutan suara akhirnya dilakukan dan menunjukkan bagaimana peta politik di AS kini telah bergeser.

Dengan kemenangan suara 221 dari Republikan atas 212 suara Demokrat, kongres akhirnya menyetujui penyelidikan meskipun semua anggota Demokrat menentang.

Tom Cole, anggota kongres Republikan dari Oklahoma dan ketua Komite Aturan, menggambarkan hasil pemungutan suara itu sebagai langkah prosedural untuk memperkuat kekuatan penyelidikan oleh kongres.

"Sejak September, Kongres telah terlibat dalam penyelidikan pemakzulan, mengkaji apakah ada alasan yang memadai bagi kongres untuk menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk memakzulkan presiden Amerika Serikat," kata Cole.

"Resolusi hari ini hanya meresmikan penyelidikan itu, dan memberikan wewenang penuh kepada kongres untuk menegakkan panggilan pengadilan yang telah ditolak hingga hari ini." pungkasnya

Respon Biden

Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih langsung mengeluarkan respons.

Biden mengaku geram dan mengecam langkah yang dilakukan para anggota dewan.

Baca juga: Benjamin Netanyahu dan Komandan Militer IDF: Apa yang Terjadi di Shujaiya Adalah Hal yang Sulit

Pihak Kepresidenan AS juga menilai penyelidikan pemakzulan Partai Republik sebagai "sandiwara" yang "tanpa dasar".