Duta Besar Israel untuk Inggris Menolak Ide Solusi Dua Negara, Tetap Tak Mau Akui Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM- Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely menolak gagasan solusi dua negara dengan berdirinya negara Israel dan Negara Palestina.

Tzipi Hotovely mengatakan sama sekali tidak terhadap usulan negara-negara di dunia terkait solusi dua negara, negara Palestina.

Tzipi Hotovely telah menolak gagasan Negara Palestina merdeka dan solusi dua negara, secara keseluruhan, dalam komentarnya yang semakin menjelaskan niat Zionis Israel untuk mencegah terbentuknya negara Palestina.

Dalam wawancara dengan Sky News kemarin, duta besar Israel, Tzipi Hotovely, menyatakan bahwa:

“Saya pikir sudah waktunya bagi dunia untuk menyadari kegagalan paradigma Oslo pada tanggal 7 Oktober dan kita perlu membangun paradigma baru”.

Baca juga: Kantor Google Digeruduk Massa, Tuntut CEO Putus Kontrak Kerja Sama dengan Israel

Ketika ditanya apakah paradigma baru tersebut akan mencakup Negara merdeka bagi Palestina, dia menjawab sama sekali tidak.

Dia menyebut solusi dua negara sebagai sebuah formula yang tidak pernah berhasil, yang menciptakan orang-orang radikal.

Hotovely mengklaim bahwa alasan perjanjian Oslo gagal adalah karena Palestina tidak pernah menginginkan negara selain Israel.

Palestina menginginkan mempunyai negara dari sungai sampai laut.

Komentar duta besar tersebut muncul pada saat solusi dua negara mendapat sorotan tajam dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena fakta bahwa Israel secara aktif mengizinkan pembangunan dan pendirian ribuan permukiman ilegal – dan imigrasi puluhan ribu penduduk pemukim ilegal – selama tiga dekade sejak Perjanjian Oslo tahun 1993, yang menyebabkan hambatan besar dan ketidakpraktisan terhadap integritas wilayah Negara Palestina di masa depan di Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Baca juga: Ini Kelemahan Robot Anjing Perang yang Dibeli Israel Seharga Rp 2 Miliar Per Unit untuk Perang Gaza

Masalah ini semakin mendapat perhatian di tengah invasi Israel baru-baru ini ke Jalur Gaza, dan para pejabat di pemerintahan Israel kini secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap gagasan solusi dua negara.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, misalnya, mengatakan kepada anggota parlemen di partainya bulan lalu bahwa hanya dia yang bisa mencegah berdirinya Negara Palestina setelah perang di Gaza, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyebut penerapan solusi dua negara sebagai bunuh diri bagi negara Israel.

Baru-baru ini, Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi, menyatakan bahwa:

"Tidak akan ada Negara Palestina di sini. Kami tidak akan pernah membiarkan negara lain didirikan di antara sungai Yordan dan laut. Kami tidak akan pernah kembali ke Oslo.”

Dia juga mengklaim bahwa “Negara Palestina akan membahayakan mereka [Israel]”.

Baca juga: Perusahaan Militer Israel Beli Robot Anjing untuk Perang di Gaza Setelah Banyak Tentara IDF Mati

Komentar mereka tidak hanya bertentangan langsung dengan sikap resmi sebagian besar negara Barat – terutama Inggris dan Amerika Serikat – namun juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Joe Biden baru-baru ini bahwa Netanyahu dan pemerintahannya “tidak dapat mengatakan tidak ada Negara Palestina sama sekali di masa depan. Dan itu akan menjadi bagian yang sulit”.

Bagi banyak warga Palestina, serta para pengkritik Israel dan kejahatannya terhadap kemanusiaan, penolakan terbuka Hotovely dan pejabat Israel lainnya terhadap solusi dua negara hanya mengungkapkan kebijakan lama Tel Aviv dan pendudukannya di Wilayah Palestina. Untuk mencegah konflik, pembentukan Negara Palestina yang merdeka, sambil berpura-pura menyetujui gagasan tersebut kepada komunitas internasional.

(Sumber: Middle East Monitor, Sky News)