"Hal ini berarti menghindari krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh diri sendiri seperti penutupan pemerintah, yang akan terjadi hanya dalam beberapa minggu lagi karena Partai Republik di Kongres tidak mau mendanai pemerintah dan prioritas-prioritas penting untuk membuat hidup lebih baik bagi rakyat AS," tegasnya.

Alasan Biden Dimakzulkan

Sebelumnya DPR AS telah resmi bakal memakzulkan Biden pada Rabu (13/12/2023) waktu setempat.

Kesepakatan ini dilakukan atas dugaan Biden memperoleh keuntungan bagi bisnis keluarganya secara finansial saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden.

Dikutip dari Associated Press (AP), hasil voting menunjukkan 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan sedangkan 212 anggota lainnya menolaknya.

Baca juga: Tak Ada Bukti Kesalahan Joe Biden, tapi DPR AS Tetap Sahkan Penyelidikan Pemakzulan

Secara lebih spesifik, upaya pemakzulan ini didorong oleh kecurigaan terhadap bisnis luar negeri yang diurus oleh anak Biden, Hunter Biden.

Alhasil, dengan mayoritas anggota DPR AS setuju untuk pemakzulan, maka kini penyelidikan pun dilakukan.

Adapun penyelidikan yang dilakukan berfokus pada apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan anaknya tersebut.

Di sisi lain, Hunter telah menolak untuk bertestimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tudingan tersebut.

Penolakan juga dilakukan oleh Gedung Putih lantaran pemakzulan yang disepakati di DPR AS tidak didukung fakta dan dianggap bermotif politik.

Kendati demikian, banyak pihak mengatakan upaya pemakzulan terhadap Biden dipastikan bakal gagal.

Hal tersebut lantaran putusan apakah Biden akan dimakzulkan atau tidak harus diputuskan oleh Senat AS.

Sebagai informasi, mayoritas Senat AS diisi oleh anggota Partai Demokrat, tempat Biden bernaung, yaitu sejumlah 51 kursi.

Sedangkan Partai Republik hanya menduduki 49 kursi Senat.

Baca juga: Joe Biden Terancam Dimakzulkan dari Jabatan Sebagai Presiden Amerika Serikat