Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketum PBNU: Hak Veto Dewan Keamananan Lemahkan Legitimasi PBB

Selain itu, hak veto ini memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan oleh pihak-pihak yang mengejar tujuan tersendiri melalui berbagai upaya politik,

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Ketum PBNU: Hak Veto Dewan Keamananan Lemahkan Legitimasi PBB
un.org/
Ilustrasi. Rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) 

“Namun, ketika negara-negara lain memanfaatkan peluang yang diberikan oleh keterbukaan, keamanan, dan stabilitas sistem internasional pascaperang, kekuatan Barat yang tadinya hegemonik kini mengalami kemunduran, dan dunia multi-kutub pun mulai muncul,” jelasnya.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). (Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha)

Hal ini dianggapnya sebagai momen berbahaya dalam sejarah dunia, terutama karena adanya potensi penyalahgunaan kekuatan politik dan militer.

“Di tengah dunia yang semakin multi-kutub, kekuatan Barat dan budaya Barat saja tidak cukup untuk mempertahankan, apalagi menguatkan dan meningkatkan, tatanan internasional berbasis aturan yang didedikasikan untuk menjaga kedaulatan nasional dan hak asasi manusia,” kata Gus Yahya.

“Yang menjadikan situasi ini semakin berbahaya adalah penyalahgunaan kekuatan politik, militer, dan budaya Barat untuk menerapkan standar ganda, sambil mengklaim menegakkan konsensus internasional pascaperang, sehingga melemahkan kredibilitas Barat di mata negara-negara Global South,” tambah Gus Yahya.

Baca juga: China Sebut Hak Veto Amerika Serikat Lemahkan Dewan Keamanan PBB Atas Kejahatan Perang Israel

Meski demikian, Gus Yahya meyakini bahwa masih ada harapan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Ia memandang bahwa kerja sama antarumat manusia dari berbagai agama dan negara dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan global.

Gus Yahya mendorong untuk menyelaraskan ajaran agama dengan konsensus internasional pasca-Perang Dunia II dan memobilisasi komunitas masing-masing untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan harmonis dengan menghormati persamaan hak dan martabat setiap individu.
 

BERITA REKOMENDASI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas