TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) secara sah membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden pada Rabu (13/12/2023) kemarin.

Sebanyak 221 anggota Partai Republik mendukung sidang pemakzulan resmi terhadap Presiden Joe Biden, dalam salah satu pemungutan suara terakhir.

Dilansir The Guardian, meski tidak ada bukti yang menguatkan, Partai Republik mengklaim Biden dan keluarganya mengambil keuntungan pribadi saat menjadi wakil presiden di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Biden yang dihadapkan pada vote DPR AS, menyebut lawan-lawannya menyerang dirinya dengan "kebohongan".

Dengan vote DPR AS pada Rabu (13/12/2023), bisa saja membuat Biden benar-benar dimakzulkan.

Dorongan untuk memakzulkan Biden berasal dari pandangan Partai Republik.

Situasi di parlemen pun menjadi tantangan bagi Partai Republik untuk mempertahankan kursi mayoritas di DPR, terutama yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Biden.

Baca juga: Profil Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perjalanan Karir hingga Terancam Dimakzulkan

BBC News menghubungi 17 anggota Partai Republik yang mewakili distrik-distrik yang dimenangkan Presiden Biden pada tahun 2020.

Analis politik dan lembaga survei percaya bahwa para anggota DPR ini paling berisiko kehilangan kursi mereka menjelang pemilu AS tahun 2024 mendatang.

"Bagaimana para anggota DPR ini menjalani proses politik yang ketat terkait penyelidikan pemakzulan Biden dapat membantu memutuskan apakah Partai Demokrat atau Republik akan mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat tahun depan," kata analis.

"Ini merupakan tantangan khusus bagi Partai Republik untuk mempertahankan mayoritas tipis di DPR," urai analis.

Baca juga: Apa Arti Pemakzulan Presiden Joe Biden dan Bagaimana Senat Menghukum Pejabat AS?

Penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap putranya, Hunter Biden, yang mereka tuduh menggunakan nama ayahnya untuk melakukan transaksi bisnis ilegal atau tidak etis.

Meskipun Hunter Biden baru-baru ini didakwa oleh Departemen Kehakiman atas pelanggaran pajak, penyelidikan Partai Republik selama berbulan-bulan tampaknya gagal untuk melibatkan presiden tersebut dalam pelanggaran terkait.

"Penyelidikan ini memungkinkan komite terkait mendapatkan lebih banyak informasi mengenai tuduhan serius, mengikuti fakta, dan bersikap transparan terhadap rakyat Amerika," Perwakilan Young Kim dari California mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada BBC News.

Baca juga: Profil Hunter Biden, Anak Presiden Amerika Serikat Joe Biden

Dilansir laman resmi USA Goverment, pemakzulan adalah proses mengajukan tuntutan terhadap pejabat pemerintah karena melakukan kesalahan.

Konstitusi AS memberi wewenang kepada Kongres (DPR dan Senat AS) untuk memakzulkan pejabat federal.

Pemakzulan artinya seorang pejabat dapat didakwa karena pengkhianatan, penyuapan, dan kejahatan berat serta pelanggaran ringan lainnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)