TRIBUNNEWS.COM - China menunjuk Dong Jun sebagai menteri pertahanan baru.

Dong Jun diketahui merupakan mantan komandan Angkatan Laut Tiongkok.

Ditunjuknya Dong Jun sebagai Menteri Pertahanan China yang baru setelah Li Shangfu dicopot dari jabatannya di tengah tuduhan korupsi.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengumumkan pada hari Jumat bahwa Dong Jun, 62 tahun, akan menjadi menteri pertahanan baru, dikutip dari The Guardian.

Li secara resmi dicopot dari jabatan menteri pertahanan pada akhir Oktober.

Akan tetapi, Li sudah tidak terlihat di depan umum sejak 25 Agustus 2023.

Baca juga: Mantan Komandan Tertinggi NATO: China Baru Siap Perang Lawan AS 10 Tahun Lagi

Dia diduga diperiksa atas kasus korupsi terkait pengadaan peralatan militer.

Ia menjabat sebagai kepala departemen pengadaan peralatan militer di komisi militer pusat antara tahun 2017 dan 2022.

Langkah pengangkatan Dong Jun menyusul serangkaian pemecatan pejabat tinggi militer dari jabatan-jabatan penting negara itu awal tahun ini, dikutip dari BBC.

Selain Li, pejabat lainnya yang dicopot dari jabatannya adalah Qin Gang.

Li dan Qin Gang diketahui baru menjabat selama 7 bulan.

Pada minggu ini, pemecatan juga terjadi kepada sembilan pejabat senior militer dicopot dari Komite Tetap.

Tidak hanya itu, tiga eksekutif di perusahaan pertahanan rudal China juga dicopot dari badan penasihat politik utama Beijing awal pekan ini.

Siapa Dong Jun?

Dong Jun diangkat menjadi komandan angkatan laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok pada Agustus 2021.

Sebelum menjadi komandan, Dong Jun pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Teater Selatan Militer Tiongkok.

Ia bertugas di Laut China Selatan.

Dong Jun diangkat ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan China setelah personel militer dari Tiongkok dan AS mengadakan pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka melalui telepon.

Pembicaraan tersebut terjadi pada pekan lalu setelah 1 tahun lebih tidak ada pembicaraan.

Menurut laporan CNN, Beijing memutus komunikasi pada Agustus 2022.

Menyusul kunjungan Ketua DPR saat itu, Nancy Pelosi, ke Taiwan, pulau dengan pemerintahan mandiri yang diklaim oleh Partai Komunis Beijing meski tidak pernah dikontrol.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)