Israel Mau Usir Warga Palestina di Gaza ke Tengah Afrika, Tel Aviv Bahas Rencana Relokasi dengan Kongo

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Israel dilaporkan menggelar pembicaraan dengan sejumlah negara untuk mewujudkan rencana relokasi paksa warga Palestina yang berada di Gaza, pasca-perang IDF melawan Hamas.

Laporan Times of Israel mengutip laporan Khaberni, Rabu (3/1/2024) menyebut kalau pihak berwenang di Tel Aviv mengadakan pembicaraan rahasia dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk merelokasi penduduk Gaza pasca-perang.

Baca juga: Pengusiran Warga Gaza Dimulai, Israel Tekan Mesir Terima Pengungsi dengan Imbalan Penghapusan Utang

Kongo, sebelumnya bernama Zaire antara tahun 1971 hingga 1997, adalah sebuah negara di Afrika Tengah.

Posisi negara ini memang berada di tengah-tengah benua Afrika.

"Negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara; Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di timur; Zambia dan Angola di selatan; dan Republik Kongo di Barat."

"Berdasarkan wilayah, Kongo menjadi negara terbesar ke-2 di Afrika dan terbesar ke-11 di dunia. Dengan populasi sekitar 108 juta, Republik Demokratik Kongo adalah negara berpenduduk resmi berbahasa Prancis terpadat di dunia," tulis penjelasan Wikipedia terkait Kongo.

Berdalih Alasan Kemanusiaan

Israel tidak menyebut pemindahan warga Palestina di Gaza sebagai relokasi paksa alias pengusian.

Alih-alih demikian, Israel memilih diksi 'humanitarian emigration’ , migrasi kemanusiaan, perpindahan penduduk demi kemanusiaan.

Mengutip pernyataan Menteri Intelijen Israel, Gilad Erdan, wacana ini menyarankan penduduk sipil Gaza pindah dari wilayah kantung yang bertahun-tahun dalam pengepungan tentara pendudukan.

Israel beralasan, warga Gaza akan hidup hanya bergantung pada bantuan kemanusiaan setelah perang.

Dia menambahkan bahwa pasca-perang, dengan hipotesis Hamas diberangus, tidak akan ada pemerintah kota, dan 60 persen lahan pertanian di wilayah tersebut akan menjadi zona penyangga keamanan.

AS Marah ke Israel: Menghasut dan Tidak Bertanggung Jawab 

Amerika Serikat (AS) secara resmi menolak pernyataan menteri Israel baru-baru ini yang menyerukan relokasi warga Palestina.

Juru bicara AS Matthew Miller menyebut pernyataan tersebut sebagai "menghasut dan tidak bertanggung jawab," lapor Khaberni.

Kecaman AS itu merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh menteri Israel, Tsilah Smotrich dan Itamar Ben Gvir, yang mendesak kembalinya pemukim Yahudi ke Gaza setelah agresi militer IDF saat ini.

Menteri kabinet perdana menteri Benjamin Netanyahu itu juga mendorong warga Palestina untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Saat konferensi pers, Miller menekankan kalau pemerintah Israel, termasuk Netanyahu, telah berulang kali memberi tahu AS kalau  pernyataan ini tidak mencerminkan posisi resmi pemerintah Israel.

Lebih lanjut, Miller menggarisbawahi kalau AS menganggap "Gaza sebagai tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina."

Pengusiran Warga Gaza dan Keselamatan Warga Israel

Pernyataan ini direspons Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir.

Dalam pernyataan di akun resminya di X, dulu Twitter, Gvir menyatakan kalau dia mengapresiasi AS, namun Israel bertekad untuk memprioritaskan kepentingan terbaiknya sendiri.

"Dia beralasan kalau migrasi ribuan warga Palestina akan menjamin keselamatan sisa hidup warga Israel di jalur tersebut dan melindungi Pasukan Pendudukan Israel (IOF)," kata laporan Al-Mamlaka TV.

Pada 2005 silam, Israel menarik IDF dan hampir 8.000 pemukim dari Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana penarikan sepihak yang disampaikan oleh Perdana Menteri Ariel Sharon.

“Mendorong migrasi penduduk Gaza akan memungkinkan kami mengisi kembali wilayah perbatasan dan bekas blok pemukiman Gush Katif di Gaza,” kata Gvir

Seruannya muncul sehari setelah pernyataan serupa dari Menteri Keuangan Israel Tsilah Smotrich, yang mengatakan kalau pemukim Yahudi harus kembali ke Jalur Gaza setelah perang, dan warga Palestina di wilayah tersebut harus didorong untuk bermigrasi ke negara lain.

(oln/jn/*)