Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan dengan kalangan oposisi sore ini (5/1/2024) memperkirakan dana darurat saat ini yang harus dikeluarkan untuk bencana Noto Hanto Ishikawa sedikitnya 1 triliun yen.

"Kami memperkirakan bahwa jumlah total dana darurat yang harus dibelanjakan untuk merespons gempa bumi akan jauh lebih besar daripada jumlah dana darurat yang dikeluarkan pada gempa Kumamoto tahun 2016 sebesar 700 miliar yen. Artinya dana darurat kali ini sedikitnya diperkirakan satu triliun yen," papar PM Kishida sore ini (5/1/2024).

Kishida yang merupakan Presiden Partai Demokrat Liberal menyatakan tidak ada perbedaan posisi antara partai berkuasa dan partai oposisi dalam hal tanggap bencana.

Selain pencairan dana darurat dari anggaran tahun anggaran 2023, ia juga mengumumkan kebijakan penambahan dana darurat yang masuk dalam usulan anggaran tahun anggaran 2024, dengan meminta pengertian dan kerja sama.

Baca juga: PM Jepang : Tahun 2024 Sangat Penting untuk Menaikkan Gaji Lebih Tinggi dari Tingkat Kenaikan Harga

"Kita harus mengambil tindakan tanggap jangka panjang hingga pemulihan dan rekonstruksi. Saya ingin memastikan bahwa partai berkuasa dan partai oposisi bersatu dalam mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk merespons gempa bumi tersebut,'' kata Kishida.

Dari segi keuangan, ia menyatakan, dirinya ingin bisa merespons secara lancar dan fleksibel.

PM Kishida juga meminta agar RUU APBN tahun anggaran 2024 segera disahkan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri dan para pemimpin Komeito, Partai Demokrat Konstitusional, Asosiasi Restorasi Jepang, Partai Komunis, dan Partai Demokrat Rakyat Demokratik.

Menanggapi usulan Perwakilan Ritsumeikan Kenta Izumi untuk pembentukan dewan antara pemerintah, partai berkuasa dan partai oposisi, perdana menteri mengambil sikap positif dan mengumumkan niatnya untuk mengadakan pertemuan pimpinan partai di masa depan tergantung pada situasinya. Ketua Partai Komunis Kazuo Shii meminta agar pasokan bantuan diperkuat dan perumahan segera diamankan.

Izumi menekankan bahwa pembelanjaan anggaran saat ini untuk tanggap bencana lambat dan kecil.

Perwakilan nasional Yuichiro Tamaki mendesak pertimbangan perumusan anggaran tambahan kedua untuk tahun fiskal 2023.

Terdapat lebih dari 460 miliar yen tersisa dana cadangan pada anggaran tahun fiskal 2023, dan pemerintah akan membuat keputusan kabinet pada tanggal 9 Januari 2024 untuk membelanjakan 4,74 miliar yen.

Sementara itu, rancangan undang-undang anggaran tahun 2024 mencakup 500 miliar yen, namun sebelum pertemuan tersebut, Perdana Menteri bertemu dengan Menteri Keuangan Shunichi Suzuki di Kantor Perdana Menteri dan menginstruksikannya untuk menambah jumlah tersebut sebelum menyerahkannya ke sesi Diet biasa yang akan diadakan segera di bulan ini.