Benjamin Netanyahu Sarankan agar Para Pejabat Israel Jalani Tes Pendeteksi Kebohongan, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM- Untuk memerangi masalah kebocoran informasi kepada media, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan tes pendeteksi kebohongan untuk para pejabat Israel.

Benjamin Netanyahu menyarankan agar para pejabat Israel melakukan tes pendeteksi kebohongan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan bermaksud mengusulkan undang-undang untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan bagi para menteri yang berpartisipasi dalam pertemuan keamanan.

Alasan Netanyahu menuntut tindakan tersebut adalah karena banyak pertimbangan pemerintah yang bocor ke pers dan media.

Netanyahu mengatakan dalam rapat kabinet pada hari Minggu:

“Kita menghadapi epidemi kebocoran, dan saya tidak ingin terus seperti ini, dan itulah sebabnya saya mengarahkan undang-undang yang mewajibkan setiap orang yang menghadiri diskusi kementerian dan keamanan, termasuk pejabat politik dan profesional, untuk menjalani tes pendeteksi kebohongan,” kata Benjamin Netanyahu menurut surat kabar Inggris "The Telegraph", mengutip Channel 12 Israel.

Baca juga: Perang Gaza Perang yang Paling Menguras Keuangan Israel, Banyak Warga Israel Alami Gangguan Mental

Pernyataan Netanyahu muncul setelah liputan pers yang luas tentang berakhirnya pertemuan yang diadakan Kamis lalu untuk membahas situasi di Gaza pada periode pasca perang.

Media Israel menyiarkan bagian-bagian dari sesi tersebut, yang seharusnya ditutup, dan memuat kritik dan diskusi yang penuh kemarahan antara beberapa anggota pemerintah dan pejabat militer.

Ada Kebocoran Informasi

Benjamin Netanyahu menuntut tes pendeteksi kebohongan bagi para menteri kabinet setelah adanya kebocoran.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan telah meminta para pejabat tinggi Israel untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan, dengan alasan terlalu banyak pertimbangan pemerintah yang bocor ke pers.

“Kita menghadapi wabah kebocoran dan saya tidak ingin terus seperti ini, itulah sebabnya saya mengarahkan promosi undang-undang bahwa setiap orang yang duduk di kabinet dan diskusi keamanan, termasuk pejabat politik dan profesional – akan menjalani poligraf,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet hari Minggu, Channel 12 melaporkan.

Baca juga: Hamza al-Dahdouh dan Mustafa Thuraya, 2 Jurnalis Tewas Dibom Drone Israel dalam Mobil di Rafah, Gaza

Komentar perdana menteri tersebut muncul setelah liputan pers yang luas tentang bagaimana pertemuan Kamis lalu, yang diadakan untuk membahas Gaza pascaperang, berakhir dengan perselisihan dan saling tuduh.

Dukungan terhadap Netanyahu telah menurun tajam akhir-akhir ini meskipun opini publik Israel tetap mendukung serangan militernya di Gaza.

Perdana menteri menolak untuk mengambil tanggung jawab langsung atas kegagalan keamanan yang memungkinkan Hamas melakukan pembantaian pada tanggal 7 Oktober, namun berjanji untuk terus melakukan tindakan pembalasan.

(Sumber: Sky News Arabia, Telegraph)