Menlu Retno Marsudi Tak Habis Pikir PBB dan Negara Maju Cuma Jadi Penonton Genosida di Palestina
Negara 'Global North' tersebut dinilai Retno mendadak diam dan hanya menyaksikan pelanggaran kemanusiaan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengaku heran dengan sikap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak mampu membendung genosida dari Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Di mana lanjutnya, menjelang tutup tahun 2023, lebih dari 21 ribu orang Palestina kehilangan nyawanya di Gaza akibat kekejaman Israel. Sebanyak 70 persen diantaranya adalah anak-anak dan perempuan.
Fasilitas publik juga dihancurkan Israel, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara yang merupakan kontribusi rakyat Indonesia.
Hal ini disampaikan Retno dalam acara 'Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2024, yang disiarkan daring dari Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).
"Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza namun juga di Tepi Barat," kata Retno.
Retno juga heran atas sikap adanya double standard dari sejumlah negara di dunia, khususnya negara 'The Global North' yang meliputi negara kawasan Eropa, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, negara-negara kawasan Teluk Arab, dan beberapa negara di kawasan Asia.
Negara 'Global North' tersebut dinilai Retno mendadak diam dan hanya menyaksikan pelanggaran kemanusiaan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat.
"Kasus Palestina menunjukkan double standard sejumlah negara di dunia, terutama “the Global North”. Sejumlah negara “the Global North” mendadak diam menyaksikan pelanggaran kemanusiaan," katanya.
Padahal kata Retno, mereka semua sering memberikan 'kuliah' soal HAM dalam forum-forum internasional.
Tapi dalam persoalan Palestina, semua negara utara itu menerapkan standar ganda.
"Kemana semua “kuliah” yang sering mereka berikan mengenai HAM? Bukankah bangsa Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua? Kenapa seakan nilai bangsa Palestina lebih rendah dari kita?" tanya Retno.
Indonesia sendiri lanjutnya, akan terus berjuang untuk rakyat Palestina.
Seperti pada Mahkamah Internasional yang dihelat 19 Februari 2024 mendatang, Retno mewakili Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan agar Mahkamah memberi advisory opinion perkuat posisi hukum Palestina.
"Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional," ujarnya.
