TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keamanan Nasional yang juga sayap kanan ultra-nasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir kembali serukan pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Pengusiran ini, kata Ben-Gvir, sebagai bentuk cara yang baik untuk memulihkan keamanan Israel.

Ben-Gvir juga menyerukan pendudukan Israel di Jalur Gaza dan mendorong warga Palestina untuk meninggalkan wilayah tersebut.

"Tidak ada cara lain untuk memulihkan keamanan Negara Israel," katanya kepada Channel 13 Israel, dikutip dari Al Jazeera.

"Imigrasi sukarela penduduk Gaza harus didorong," lanjutnya.

Ia juga mengkritik cara Israel berperang di Gaza, dengan mengatakan bahwa tentara telah melakukan "pekerjaan yang sangat baik".

Namun, kata Ben-Gvir, kabinet pemerintah Israel tidak mendukung mereka dengan baik.

"Saya berharap elemen Likud tidak menghambat pencapaian kita," kata Ben-Gvir.

Pernah Dikecam AS

Sebelumnya Ben-Gvir bersama menteri sayap kanan Israel Bezalel Smotrich pernah dikecam oleh Amerika Serikat (AS).

Kecaman ini keluar setelah dua menteri Israel tersebut menyerukan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan menduduki wilayah tersebut.

Baca juga: Hubungan Korea Utara-Hamas: NIS dan Israel Sebut Korut Bantu Pasok Senjata untuk Kelompok Palestina

"Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dikutip dari Times of Israel.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi rasa frustrasi yang semakin besar di Washington terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Selama berbulan-bulan, Netanyahu telah menolak permintaan AS untuk mulai merencanakan siapa yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang.

Pada Akhirnya, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken kembali melakukan perjalanannya ke Timur Tengah.

Dalam kunjungannya ke Timur Tengah, Blinken memulai turnya ke Yunani, Turki, Yordania dan Qatar pada awal pekan bulan ini.

Lalu pada Senin (8/1/2024), Blinken bertemu dengan para pejabat di UEA dan Arab Saudi untuk mencegah konflik semakin meluas seiring meningkatnya ketegangan regional.

Setelah pertemuan dengan Raja Abdullah di Amman dan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dan Perdana Menteri Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Blinken mengatakan AS menolak pemindahan paksa warga Palestina dari Tepi Barat dan Gaza.

"Warga sipil Palestina harus bisa kembali ke rumah mereka sesegera mungkin jika kondisinya memungkinkan," kata Blinken, dikutip dari Arab News.

Blinken dan pejabat Qatar juga membahas upaya untuk membebaskan sandera yang diyakini masih dilakukan oleh Hamas setelah perjanjian sebelumnya yang dimediasi oleh Qatar gagal.

Baca juga: Layanan Kesehatan di Gaza Hancur Lebur Setelah 3 Bulan Diinvasi Israel

Blinken juga menekan negara-negara Muslim yang ragu-ragu di Timur Tengah agar bersiap memainkan peran dalam rekonstruksi, pemerintahan, dan keamanan Gaza jika Israel berhasil melenyapkan Hamas, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri sebelumnya.

"Mitra kami bersedia melakukan pembicaraan yang sulit ini dan mengambil keputusan yang sulit," kata Blinken.

Blinken menambahkan bahwa ia berencana untuk menekan para pemimpin Israel agar berbuat lebih banyak guna mencegah jatuhnya korban sipil dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan.

(Tribunnews.com/Whiesa)