TRIBUNNEWS.com - Partai Jinbo, partai oposisi kecil di Korea Selatan, mendesak Presiden Yoon Seok Yeol untuk meminta maaf.

Hal ini buntut sikap Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap perwakilan Partai Jinbo di DPR Korea Selatan, Kang Sung Hee.

"Kami meminta Yoon untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung (kepada Kang) dan memberhentikan Kepala Dinas Keamanan Presiden," kata Ketua Partai Jinbo, Yoon Hee Suk, kepada wartawan di Majelis Nasional, Jumat (19/1/2024), dikutip dari Yonhap.

Yoon Hee Suk menambahkan, Paspampres Yoon telah menggunakan "kekerasan dalam menjalankan tugasnya mengamankan sang Presiden."

Ia menyebut perkelahian fisik antara Kang dan Paspampres "tidak berbeda dengan perilaku kediktatoran militer yang menolak demokrasi (Korea)."

Diketahui, Paspampres membekap mulut dan menyeret Kang dari Moak Hall di Sori Arts Center di Jeonju, saat acara peluncuran Negara Bagian Jeonbuk, yang sebelumnya dikenal sebagai Provinsi Jeolla Utara, Kamis (18/1/2024).

Peluncuran ini berbarengan dengan berlakunya undang-undang khusus yang memberikan otonomi kepada Negara Bagian Jeonbuk untuk mendorong industri baru.

Di kesempatan tersebut, Kang mendekati Yoon dan meminta agar Presiden mengubah kebijakannya.

"Kebijakan pemerintah harus kita ubah jika tidak ingin rakyat menderita," kata dia kepada Yoon, Kamis, dilansir Korea Herald.

Sesaat setelah berbicara kepada Yoon, Kang kemudian diseret paksa oleh Paspampres dan dibekap mulutnya.

Menurut kesaksian Juru Bicara Partai Jinbo, Son Sol, Paspampres Yoon saat itu langsung bergegas masuk dan membekap mulut Kang.

Baca juga: Para Pelarian dari Utara Mengatakan Mereka Bahagia Berada di Korea Selatan

Paspampres lalu mengangkat lengan dan kaki Kang sembari menyeretnya keluar dari Moak Hall.

Son menggambarkan aksi tersebut sebagai "memaksanya keluar menggunakan kekerasan" dan juga "tindakan asusila terhadap badan legislatif dan tindakan arogan yang mengabaikan rakyat."

Terpisah, setelah diusir dari Moak Hall, Kang mengaku ia hanya meminta Yoon untuk "mengubah kebijakannya" demi mencegah penderitaan rakyat lebih lanjut.