Meski Ditolak Netanyahu, Diplomat Swedia Tegaskan Solusi Dua Negara Satu-satunya Solusi yang Layak

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak gagasan pembentukan negara Palestina.

Pernyataan Benjamin Netanyahu itu muncul setelah melakukan percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Meski begitu, AS yakin solusi dua negara sangat penting bagi stabilitas jangka panjang.

Namun, pada pekan ini, Gedung Putih mengakui pemerintah AS dan Israel melihat sesuatu secara berbeda.

Joe Biden menegaskan solusi dua negara masih mungkin dilakukan dengan Netanyahu.

"Ada beberapa jenis solusi dua negara. Ada sejumlah negara anggota PBB yang tidak memiliki militer sendiri," ujarnya, Minggu (21/1/2024), dilansir BBC.

Kata Diplomat Swedia

Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstrom, mengatakan para diplomat akan membahas krisis kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, para diplomat akan membahas terkait solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

“Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi yang layak,” ungkap Tobias Billstrom, Senin (22/1/2024), dikutip dari Al Jazeera.

Ia juga menyambut baik sanksi terhadap Hamas dan mengusulkan tindakan terhadap pemukim ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Baca juga: Populer Internasional: Netanyahu Mulai Diragukan Sekutunya - Israel Sebar Pamflet di Gaza Selatan

Netanyahu Tolak Sikap Joe Biden

Benjamin Netanyahu mengulangi penentangannya terhadap negara Palestina yang merdeka.

PM Israel itu mengatakan, negaranya memerlukan kontrol keamanan penuh atas wilayah Palestina, dan menolak sikap Presiden AS Joe Biden mengenai masalah tersebut.

“Saya tidak akan berkompromi mengenai kendali penuh keamanan Israel atas seluruh wilayah di barat Yordania, dan ini bertentangan dengan negara Palestina,” tegasnya, Sabtu (20/1/2024), seperti diberitakan Al Jazeera.

Pada Jumat (19/1/2024), Joe Biden mengatakan dia berbicara dengan Netanyahu tentang kemungkinan solusi untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Joe Biden lalu menyarankan satu jalan yang bisa melibatkan pemerintahan non-militer.