TRIBUNNEWS.COM - Setelah lebih dari tiga dekade menjadi sengketa, Perdana Menteri Narendra Modi membuat keputusan kontroversial terkait bekas lokasi masjid di kota Ayodhya yang dihancurkan oleh kelompok radikal Hindu militan di India.

PM Modi akhirnya meresmikan lokasi bekas bangunan Masjid tersebut menjadi pura atau kuil Hindu baru.

Dikutip Tribunnews.com dari The Guardian, bagi beberapa orang, peresmian ini menandai momen keagamaan yang sangat penting.

Banyak umat Hindu di India yang percaya Ayodhya sebagai tempat kelahiran para dewa, terutama Dewa Rama, dan pembangunan kuil ini dinilai mengakhiri perseteruan lebih dari satu abad perselisihan

Kaum Hindu di India menganggap langkah Modi ini melanggengkan kedatangan Rama kembali ke tempat yang seharusnya, dan India membebaskan diri dari belenggu pendudukan keagamaan masa lalu.

Modi sendiri menyebutnya sebagai pemenuhan "mimpi yang banyak diidamkan selama bertahun-tahun."

Peresmian pembangunan Kuil Hindu itu ditandai dengan ritual Prana Pratishtha pada Senin (22/1/2024), yang merupakan prosesi pengudusan kuil Hindu tersebut.

Hal ini menjadi peristiwa nasional, dengan 8.000 tamu resmi termasuk politisi, diplomat, bintang-bintang Bollywood, dan tokoh suci, sementara ratusan ribu peziarah membanjiri Ayodhya dari seluruh negeri untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap langkah Modi ini.

Meski mendapat banyak dukungan, beberapa pihak juga memboikot upacara tersebut karena dinilai kontroversial.

Beberapa pihak menuduh langkah Modi tersebut hanyalah aksi politik menjelang pemilihan umum di India di mana dia akan mengincar masa jabatan ketiga.

Pembongkaran masjid yang dibangun pada Kekaisaran Mughal yang eksis di abad 16 hingga 19 ini dilakukan pada  1992 dan membuka jalan bagi nasionalisme Hindu menjadi kekuatan politik dominan hingga saat ini

Baca juga: Nilai Perdagangan Mencapai Rp611 Triliun, India-Indonesia Bakal Perluas Hubungan Dagang

Janji untuk membangun Kuil Rama di Ayodhya di atas bekas Masjid era Kekaisaran Mughal ini juga telah menjadi agenda politik Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi untuk menegakkan supremasi Hindu di India.

Pembangunan kuil ini sendiri tidak akan selesai hingga tahun depan, sehingga beberapa tokoh suci Hindu menentang peresmiannya yang terlalu cepat.

Selain Modi, beberapa orang lain yang ikut dalam upacara pengudusan kuil tersebut adalah Yogi Adityanath, biksu Hindu garis keras dan kepala menteri BJP Uttar Pradesh, serta Mohan Bagwat, kepala Rashtriya Swayamsevak Sangh, organisasi paramiliter Hindu sayap kanan yang melahirkan BJP.

Kapil Komireddi, penulis "Malevolent Republic: A Short History of New India", mengatakan keterkaitan erat antara perdana menteri dan kuil Rama mencerminkan ancaman yang ditimbulkan oleh BJP terhadap India sebagai republik sekuler yang konstitusinya menegaskan semua agama setara.

"Ini adalah pertunjukan politik semata, puncak dari proyek politik 40 tahun - yang dicapai melalui kekerasan besar," kata Komireddi.

"Ini adalah penobatan Hinduisme sebagai agama negara India dan saat yang paling menyedihkan bagi India."

Perselisihan atas situs suci di Ayodhya sudah berlangsung lebih dari satu abad.

Sebelumnya, diketahui lokasi tersebut dulunya adalah Masjid Babri yang telah dibangun pada 1528 oleh Kaisar Mughal Babur, salah satu pemimpin Muslim yang memerintah India selama hampir 500 tahun.

Muslim terus beribadah di Babri Masjid hingga tahun 1949, ketika kelompok Hindu garis keras mengklaim bahwa sebuah kuil sebelumnya berdiri di situs tersebut dan mereka berjanji untuk "membebaskan" tanah itu dan membangunnya kembali.

Setelah patung Rama ditempatkan di masjid, diduga oleh seorang pendeta Hindu, pintu masjid tersebut dikunci.

Kampanye kelompok Hindu sayap kanan untuk merebut kembali Ayodhya dan membangun kuil mulai mendapatkan momentum lagi pada tahun 1980-an.

Pada 1990, para pemimpin BJP mendukung gerakan ini, dan memimpin aksi longmarch ke Ayodhya.

Pada Desember 1992, sekelompok orang memasuki Ayodhya dan mulai meruntuhkan masjid dengan palu, kapak, dan besi, menjatuhkannya dalam beberapa jam, beberapa tokoh senior BJP turut hadir.

Pada November 2019, Mahkamah Agung menyatakan perusakan itu ilegal tetapi memberikan gelar kepemilikan tanah kepada pihak Hindu.

Keputusan Mahkamah Agung ini lah yang kemudian melanggengkan langkah Modi untuk mendirikan dan meresmikan kuil tersebut.

(Tribunnews.com/Bobby WIratama)