Dalam rapat tersebut para legislator membahas bantuan tambahan untuk negara bekas Uni Soviet itu.

Para legislator Partai Republik telah mendesak Presiden AS Joe Biden untuk memperbaiki pengawasan bantuan senjata senilai miliaran dolar yang dikirimkan ke Ukraina.

Di sisi lain, pemerintahan Biden belum mendapat persetujuan dari DPR AS perihal bantuan selanjutnya untuk Ukraina.

Skandal megakorupsi dalam militer Ukraina

Skandal megakorupsi kini menimpa militer Ukraina di tengah pertempuran melawan Rusia yang tak kunjung usai.

Pada Selasa, (9/1/2024), Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov menyebut pihak berwenang telah mendeteksi adanya dugaan korupsi besar-besaran di dalam militer negaranya.

Di media sosial Facebook, Umerov mengatakan proses audit yang dilakukan Kementerian Pertahanan telah mengungkap tindak korupsi.

Nilai korupsi itu bahkan sudah mencapai 10 miliar hryvnia atau sekitar Rp4,07 triliun hanya dalam 4 bulan terakhir. Angka itu bahkan belum termasuk tindak korupsi sebelumnya.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-700, 20 Days in Mariupol Masuk Nominasi Film Dokumenter Terbaik OSCAR

Menurut Umerov, Dinas Keamanan Ukraina bersama dengan Kementerian Pertahanan juga membongkar rencana korupsi.

Korupsi itu terkait dengan pembelian amunisi senilai 1,5 miliar hyrvinia atau sekitar Rp 611 miliar.

“Berita tentang kasus penahanan dan kejahatan yang kalian lihat belakangan ini adalah sebuah perubahan,” kata Umerov dikutp dari Anadolu Agency.

“Perubahan akan lebih sering diketahui. Salah satu prioritas tim Kementerian Pertahanan ialah membersihkan sistem itu dari peserta yang tidak mendukungnya, di dalam dan di luar institusi itu,” ujarnya menjelaskan.

Menurut dia, Kementerian Pertahanan berupaya menyelesaikan masalah korupsi secara sistematis.

Kementerian itu juga tengah menerapkan “sistem pembelian baru menurut standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)".

Umerov berujar tambahan pembelian senjata kini dilakukan lewat dua badan khusus.