TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh meminta negara-negara yang mengumumkan pembekuan sementara bantuan keuangan baru untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina (UNRWA) agar membatalkan keputusan mereka.

Dalam konferensi pers di Ramallah, Shtayyeh menekankan bahwa pemerintah Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, sangat prihatin dengan dampak berbahaya dari apa yang dilakukan terhadap UNRWA.

Shtayyeh meminta negara-negara tersebut untuk membatalkan keputusan itu karena badan UNRWA merupakan penyedia bantuan bagi masyarakat di Gaza, dikutip dari WAFA.

Ia juga menekankan kepada lembaga-lembaga internasional lainnya untuk tetap melanjutkan pengiriman bantuan kepada para pengungsi di Gaza.

Shtayyeh menjelaskan negara-negara tersebut telah menyumbang sekitar 70 persen dari anggaran UNRWA.

Bantuan tersebut juga telah disalurkan kepada sekitar 1,7 juta orang di Jalur Gaza.

Menurut Shtayyeh, penangguhan dana tersebut sesuai dengan rencana Israel untuk menggusur warga Gaza, dikutip dari Asharq Al-Aswat.

Ia juga mengatakan penangguhan ini terjadi pada masa-masa sulit di Gaza.

Saat ini, Israel juga harus menghormati keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk segera mengizinkan bantuan masuk ke Gaza.

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional menurut Shtayyeh merupakan langkah yang sangat tepat.

Lantaran keputusan tersebut telah diambil dari sudut pandang politik, hukum dan kemanusiaan.

Sementara keputusan negara-negara tersebut menangguhkan dana UNRWA menyusul tuduhan Israel terhadap beberapa staf badan tersebut tanpa menunggu selesainya penyelidikan.

Baca juga: Menlu Yordania Sebut Tidak Pantas UNRWA Disanksi Barat, karena Tuduhan kepada 12 dari 13.000 Stafnya

Meskipun badan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas pekerjaan sepihak yang dilakukan individu-individunya.

Menurut Shtayyeh, upaya negara-negara tersebut menangguhkan dana UNRWA adalah untuk melikuidasi lembaga bantuan tersebut selama beberapa waktu.