PM Israel Benjamin Netanyahu Terjepit di Kasus Korupsi, Ketua Tim Pembela Pilih Mundur

TRIBUNNEWS.COM -  Kepala tim pembela untuk kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah meminta untuk diberhentikan dari tugasnya, Senin (29/1/2024).

Laporan Al Jazeera mengutip lansiran Al-Ghad, melaporkan Netanyahu saat ini sedang dalam proses diadili dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan.

Mundurnya ketua tim pembela ini membuat pembelaan yang dibuat tim pengacara Netanyahu selama ini menjadi runtuh.

Baca juga: 40 Pejabat Tinggi Desak Netanyahu Dipecat, Perwira Mossad: Israel Kini Dipimpin Orang-orang Idiot

Sebagai informasi, pengadilan kasus korupsi Netanyahu pertama kali digelar pada Januari 2020.

Netanyahu diadili dalam beragam dakwaan antara lain tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penyuapan yang semuanya disangkal oleh Netanyahu, menurut CNN.

Sidang peradilan itu sempat ditunda selama dua bulan atas alasan kondisi darurat setelah Hamas melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober ke wilayah Israel.

Status keadaan darurat itu kemudian dicabut Menteri Kehakiman Israel Yaris Levin per 1 Desember.

Peradilan dilanjutkan pada pada Senin (4/12/2023) silam.

Adapun Netanyahu, selain menghadapi tuduhan korupsi, juga menghadapi krisis kepercayaan dari warga pemukim Israel terkait target Perang Gaza untuk bisa mengembalikan para sandera Hamas.

Baca juga: Jalan-Jalan Utama Tel Aviv Lumpuh Total, Ribuan Warga Israel Desak Natanyahu Mengalah Demi Sandera

Dari Suap hingga Penipuan

CNN Internasional melansir, satu di antara dakwaan yang disangkakan ke Netanyahu tertuang dalam 'Kasus 1000', di mana perdana menteri berpaham ultranasionalis sayap kanan itu didakwa melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan terkait tudingan dia menerima hadiah seperti cerutu dan sampanye dari pengusaha luar negeri.

Dakwaan lainnya tertuang dalam Kasus 2000, di mana di didakwa melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dan dituduh mencari liputan yang menguntungkan di salah satu surat kabar terkemuka Israel dengan imbalan membatasi peredaran salah satu surat kabar saingan utama surat kabar tersebut.

"Dalam kasus yang paling serius, Kasus 4000, ia didakwa melakukan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan karena diduga memberikan manfaat regulasi senilai lebih dari US$250 juta pada saat itu kepada temannya Shaul Elovitch, yang merupakan pemegang saham pengendali di perusahaan telekomunikasi, Bezeq," tulis CNBC.

Sebagai imbalannya, kata jaksa penuntut, Elovitch memastikan liputan positif tentang Perdana Menteri di situs berita online miliknya bernama Walla! News. Elovitch membantah tuduhan tersebut.

Netanyahu menyebut dakwaan tersebut sebagai "penjahitan" dan upaya elite liberal dan media Israel untuk menggulingkan dia dan blok sayap kanannya.

Berdasarkan hukum Israel, dia tidak diharuskan mundur dari jabatannya kecuali dia terbukti bersalah dan hukuman tersebut tetap ditegakkan selama proses banding.

Awal tahun ini, pemerintahannya mengeluarkan undang-undang yang secara efektif mencabut kewenangan pengadilan di negara tersebut untuk menyatakan seorang perdana menteri tidak layak menjabat.

Kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut disahkan demi kepentingan Netanyahu di tengah persidangan korupsi yang sedang berlangsung dan telah mengajukan keberatan terhadap undang-undang tersebut di hadapan Mahkamah Agung negara tersebut.

(oln/jn/cnbc/cnn/*)