Hamas Cs Setuju Klausul Proposal Gencatan Senjata, Siapa yang Bisa Jamin Israel Tak Ingkar?

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pejabat tinggi di faksi Perlawanan Palestina menyampaikan hasil rembuk mereka terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang dikenal dengan nama 'Dokumen Paris', Selasa (6/2/2024) malam.

Pada dasarnya, para faksi milisi menyatakan proposal gencatan senjata itu sejalan dengan 'prinsip-prinsip' perjuangan para faksi perlawanan terhadap tentara pendudukan Israel.

Wakil Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina (PIJ), Mohammad al-Hindi, mengatakan kepada Al Mayadeen kalau prinsip-prinsip dasar itu  termasuk “penghentian agresi [Israel], penarikan diri dari [Jalur Gaza], dan rekonstruksi [Jalur Gaza],” jelas al-Hindi.

Baca juga: Hamas Cs Rembuk di Gaza: Kartu AS di Tangan, No Deal dengan Israel Kalau Hal Ini Tidak Terjadi

“Tanggapan kami terhadap perjanjian kerangka kerja ini selaras dengan prinsip-prinsip kami dengan sedikit perubahan dalam kata-katanya,” kata dia.

Al-Hindi mengatakan pertemuan para pejabat tinggi Mesir, Qatar, Amerika, dan Perancis (para mediator gencatan senjata) di Paris “bertujuan untuk membahas masalah tahanan dan ketegangan regional.”

Hal ini berujung pada perumusan Dokumen Paris, yang menawarkan gencatan senjata berbatas waktu. Jika terlaksana, akan ada kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan milisi Perlawanan Palestina.

Namun, al-Hindi mengatakan kalau , dalam tanggapannya, Perlawanan mengambil kesempatan untuk "memperkenalkan prinsip-prinsip dasar yang dianutnya ke dalam [Dokumen] Paris."

Siapa yang Bakal Jamin Israel Tak Melanggar?

Mengenai pertanyaan pihak mana yang akan menjamin kalau klausul tersebut tidak dilanggar oleh Israel, al-Hindi menekankan kalau kekuatan faksi Perlawanan adalah penjamin sebenarnya dari kesepakatan tersebut, bukan mediatornya.

Namun, ia mengakui peran yang dapat dimainkan oleh beberapa negara dan organisasi, yaitu “Turki, Qatar, Mesir, Rusia, dan PBB” atas terjadinya upaya gencatan senjata terbaru ini.

Ia menekankan, Amerika Serikat (AS) tidak dapat memainkan peran sebagai penjamin bahwa Israel tidak akan melanggar isi perjanjian gencatan senjata.

“Amerika benar-benar bias terhadap Israel… apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri adalah partisipasi mereka dalam agresi dan mencegah bantuan memasuki Gaza,” kata pejabat itu.

Tidak Ada yang Bisa Mendikte Urusan Gaza Pasca-Perang

Faksi-faksi perlawanan Palestina, bagaimanapun, meminta PBB menjadi penjamin pertama kalau Israel tidak akan melanggar isi klausul gencatan senjata.

"Kami meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi penjamin tahap pertama perjanjian mengenai [pembentukan perumahan (tempat penampungan) bagi para pengungsi,” kata al-Hindi.