TRIBUNNNEWS.COM -- Gara-gara memerintahkan pembongkaran monumen pembebasan Nazisme yang dibangun di era Uni Soviet, Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas kini masuk dalam daftar pencarian Rusia.

Bukan hanya PM Kallas, dua pejabat negara itu juga kini masuk dalam daftar 'buronan' polisi Rusia.

Dua orang tersebut adalah Menteri Luar Negeri Estonia Taimar Peterkop dan Menteri Kebudayaan Lituania Simonas Kairys ke dalam daftar orang yang dicari polisi Rusia.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-720: Norwegia Tuduh Kremlin Dibantu Iran, China, Korea Utara, Belarus

Media negara Rusia, TASS menyebutkan, dalam data base Kementerian Dalam Negeri Rusia tiga pejabat tinggi negara pecahan Uni Soviet menjadi buruan polisi Rusia karena telah melakukan “penodaan memori sejarah”.

"Kallas dicari karena “penodaan memori sejarah”," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dikutip Selasa (13/2/2024).

Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan “Ini hanyalah permulaan.”

“Kejahatan terhadap ingatan para pembebas Nazisme dan fasisme di dunia harus dituntut,” kata Zakharova.

Juru bicara Kallas tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Juru bicara Kairys dari Lituania tidak dapat mengonfirmasi perintah tersebut kepada Reuters.

Negara-negara Baltik yang dulunya bagian dari Uni Soviet telah mengumumkan rencana untuk menghancurkan monumen-monumen era Soviet.

PM Estonia pada 2022 mengatakan bahwa pihak berwenang negara itu akan membongkar 200 hingga 400 monumen semacam itu.

Baca juga: Intel Kiev: Rusia Gunakan Satelit Milik Elon Musk Perangi Ukraina

Sebagai tanggapan, ketua Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrykin, memerintahkan penyelidikan kriminal atas masalah tersebut.

Politisi Baltik berisiko ditahan hanya jika mereka melintasi perbatasan Rusia, jika tidak, menyatakan mereka diinginkan tidak akan mempunyai konsekuensi nyata.

Secara total, Rusia telah memasukkan lusinan politisi Baltik dari berbagai tingkatan ke dalam daftar orang yang dicari. Mereka mulai dari wakil kota hingga anggota parlemen nasional.

Selain itu, mantan Menteri Dalam Negeri Latvia Marija Golubeva juga dimasukkan dalam daftar tersebut, proyek media independen Rusia, Mediazona, melaporkan. Basis data Kementerian Dalam Negeri tidak merinci pasal mana dalam KUHP mereka dituntut.