PM Qatar: Upaya untuk Gencatan Senjata Tidak Menjanjikan, Hamas Ingin Bantuan kemanusiaan Diizinkan Masuk ke Jalur Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan pada 17 Februari bahwa negaranya akan terus memediasi kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, meskipun upaya untuk mencapai kesepakatan tampaknya tidak menjanjikan.

“Pola yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak terlalu menjanjikan tetapi … kami akan selalu tetap optimis dan akan terus berusaha,” kata Al-Thani pada Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu.

Dia menambahkan bahwa tantangan “diperkirakan” mengingat cakupan jenis perjanjian yang sedang dibahas, yang akan jauh lebih besar dibandingkan gencatan senjata selama seminggu dan pertukaran tahanan yang terjadi tahun lalu.

Perdana Menteri Qatar juga mengatakan bahwa “bagian kemanusiaan” dari negosiasi tersebut masih tertinggal.

Sebuah sumber di kalangan pimpinan Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa gerakan perlawanan berencana untuk menunda perundingan gencatan senjata sampai bantuan yang cukup berhasil masuk ke Jalur Gaza, khususnya Gaza utara.

“Negosiasi tidak bisa dilakukan ketika kelaparan menggerogoti rakyat Palestina,” kata sumber itu.

Jumlah bantuan yang masuk ke Jalur Gaza tidak mencukupi, dimana kondisi kemanusiaan terus memburuk.

Baca juga: Presiden Brasil Lula: Israel Lakukan Genosida yang Dilakukan Israel Seperti Adolf Hitler di Era Nazi

Hanya delapan truk yang memasuki Gaza melalui penyeberangan Rafah pada hari Sabtu. Penyeberangan Karam Salem (Kerem Shalom) tetap ditutup karena protes pro-Israel yang menghalangi pasokan kemanusiaan memasuki jalur tersebut.

“Poin utama perselisihan adalah Netanyahu dan permainannya. Dia berusaha untuk tidak memiliki pengaturan atau kesepakatan apa pun. Itu sudah jelas,” kata pejabat senior Hamas Osama Hamdan pada akhir pekan.

Hamdan menambahkan bahwa kepemimpinan Hamas menunjukkan “posisi positif” terhadap perundingan gencatan senjata dan “kesediaan” untuk mencapai kesepakatan.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 17 Februari bahwa perlawanan akan menerima setidaknya berakhirnya perang, penarikan pasukan, dan pencabutan pengepungan di Gaza.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak usulan terbaru tersebut dan berjanji untuk memindahkan tentara ke kota perbatasan Rafah yang sangat padat, yang diklaim Tel Aviv sebagai benteng terakhir Hamas.

Kesepakatan “tampaknya tidak terlalu dekat,” kata Netanyahu pada hari Sabtu. Dia sebelumnya menyebut persyaratan perjanjian yang diajukan Hamas sebagai sebuah “delusi.”

Perdana Menteri Israel juga berjanji bahwa operasi Rafah akan dimulai, meskipun ada peringatan internasional berulang kali mengenai ancaman yang ditimbulkan terhadap warga sipil dan pengungsi.

Pembicaraan gencatan senjata di Gaza tidak menjanjikan kata PM Qatar.

Hamas dilaporkan berencana untuk menunda pembicaraan sampai cukup bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Jalur Gaza

(Sumber: The Cradle)