TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perang Israel di Gaza pada Selasa (20/2/2024).

Dengan veto ini, AS menghalangi permintaan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Negara-negara Arab, yang dipimpin oleh Aljazair, mengajukan rancangan resolusi tersebut ke pemungutan suara pada Selasa.

Tiga belas anggota dewan memberikan suara mendukung rancangan undang-undang tersebut, dikutip dari Asharq Al-Aswat.

“Pemungutan suara yang mendukung rancangan resolusi ini merupakan dukungan terhadap hak hidup warga Palestina. Sebaliknya, pemungutan suara yang menentang rancangan resolusi ini menyiratkan dukungan terhadap kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang menimpa mereka,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan sebelum pemungutan suara.

Sementara Inggris abstain dalam sidang tersebut.

AS adalah satu-satunya negara yang memberikan suara menentang rancangan undang-undang terkait gencatan senjata di Gaza.

Ini adalah ketiga kalinya Amerika Serikat memveto resolusi DK PBB sejak Israel menyerang Gaza 7 Oktober 2023.

Resolusi DK PBB hanya dapat diadopsi ketika 9 suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia atau Tiongkok.

Pada hari Sabtu, Duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield telah memberi isyarat akan memveto resolusi DK PBB.

Menurutnya, resolusi ini akan menambah kekhawatiran yang akan membahayakan perundingan antara AS, Mesir, Israel, dan Qatar yang berupaya menengahi jeda perang dan pembebasan sandera yang ditahan.

Ia juga mengatakan gencatan senjata tanpa syarat akan memperburuk keadaan.

Baca juga: AS Ajukan Resolusi DK PBB, Serukan Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Tolak Rafah Diinvasi

“Menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat tanpa kesepakatan yang mengharuskan Hamas melepaskan sandera tidak akan menghasilkan perdamaian yang bertahan lama. Sebaliknya, hal itu bisa memperpanjang pertempuran antara Hamas dan Israel,” katanya.

Ia menolak klaim bahwa veto tersebut adalah upaya AS untuk menutupi invasi darat Israel ke kota Rafah di Gaza paling selatan, tempat sekitar 1,4 juta pengungsi berlindung.

Sementara Duta Bear Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan kepada dewan bahwa resolusi ini bukanlah sebuah solusi untuk menghentikan perang.

“Hanya menyerukan gencatan senjata seperti halnya resolusi ini tidak akan mewujudkannya,” katanya.

Menurutnya, cara yang tepat untuk menghentikan perang adalah mengeluarkan sandera dan memberikan bantuan kepada warga sipil.

“Cara untuk menghentikan pertempuran, dan berpotensi menghentikan konflik kembali terjadi, adalah memulai dengan jeda untuk mengeluarkan sandera dan memberikan bantuan," jelasnya.

Gencatan Senjata Sementara

Amerika Serikat telah mengusulkan rancangan resolusi gencatan sementara dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel ke Rafah pada Senin (19/2/2024).

Dalam resolusi tersebut, AS memberikan waktu untuk negosiasi dan tidak akan terburu-buru melakukan pemungutan suara.

Tidak seperti biasanya, AS membuat semuanya terkejut dengan membuat resolusi sendiri.

“Jadi orang-orang agak terkejut bahwa AS membuat rancangan undang-undangnya sendiri," kata James Bays dari Al Jazeera, melaporkan dari markas besar PBB di New York.

Namun hingga saat ini, rancangan undang-undang AS belum dibuat secara resmi dan belum disampaikan kepada anggota Dewan.

Sehingga belum tahu rancangan tersebut akan diajukan ke DK PBB.

Akan tetapi, berbeda dari resolusi sebelumnya, AS untuk pertama kalinya menggunakan kata 'gencatan senjata'.

"Ada pelemahan bahasa AS dan untuk pertama kalinya AS menggunakan kata 'gencatan senjata', (sebelumnya) kontroversial bagi AS," katanya.

Hingga saat ini, Washington menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel di Gaza.

Namun dengan rancangan resolusi yang dibuat oleh AS mencerminkan bahasa yang digunakan Presiden AS Joe Biden pekan lalu dalam percakapannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Resolusi yang dibuat AS ini agar Dewan Keamanan PBB menggarisbawahi dukungannya terhadap gencatan senjata sementara d Gaza, namun harus ada pembebasan semua sandera dan menghilangkan semua yang menghambat bantuan masuk ke Gaza.

Rancangan AS juga memperingatkan Israel untuk tidak melancarkan serangan darat di Rafah.

“Dewan Keamanan harus menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan, dalam situasi saat ini.

Sebelumnya, AS selalu melindungi Israel dalam tindakan PBB.

Pada resolusi DK PBB sebelumnya yang digelar pada bulan Desember 2023, lebih dari tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.

Sebagai informasi, Israel telah meluncurkan serangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Serangan Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan 29.195 orang hingga saat ini.

Tidak hanya itu, serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi.

Sementara 60 persen infrastruktur di Gaza telah rusak dan hancur.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel