Biden Bilang Gencatan Senjata Bisa Dimulai Senin, Hamas Bilang Tipu-tipu, Qatar: Negosiasi Lagi Deadlock

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas bisa berlaku segera pada Senin (4/3/2024) mendatang.

Optimisme Biden itu dilontarkan setelah perundingan gencatan senjata yang dipimpin Qatar dipercepat.

Baca juga: Israel Setuju Usulan Baru dalam Proposal Gencatan Senjata di Paris, Netanyahu Omeli Bos Mossad

Israel dan Hamas telah melakukan perundingan mengenai gencatan senjata melalui mediator Qatar, Mesir, dan AS selama berbulan-bulan.

Belakangan, para perwakilan mediator itu berusaha mencapai kesepakatan sebelum dimulainya bulan suci Ramadan pada 10 Maret.

Terkait proses negosiasi yang sedang berlangsung, Joe Biden mengatakan, belum ada kata sepakat di antara kedua pihak, namun sinyal kearah kesepakatan semakin terlihat.

“Kita belum selesai,” kata Biden kepada wartawan.

“Harapan saya adalah Senin depan kita bisa melakukan gencatan senjata,” katanya.

Isi Draft Kesepakatan Gencatan Senjata

Sumber yang mengetahui draft-draft kesepakatan tersebut mengatakan perjanjian tersebut akan menghasilkan jeda 40 hari dalam semua operasi militer di Gaza dan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, menurut laporan Reuters.

Kesepakatan tersebut akan mencakup perbaikan rumah sakit dan fasilitas pangan di Gaza, pengiriman 500 truk bantuan setiap hari ke wilayah kantong tersebut, dan pengiriman ribuan tenda dan karavan untuk para pengungsi.

Jika disetujui, Hamas akan membebaskan 40 sandera Israel, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, serta orang-orang yang sakit.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 400 tahanan Palestina dengan janji tidak akan menangkap kembali mereka.

Sekitar 130 sandera yang disandera dari Israel selama serangan Hamas pada 7 Oktober masih ditahan di Gaza, jumlah tersebut mencakup sekitar dua lusin orang yang diyakini para pejabat Israel telah tewas.

Baca juga: Brigjen IDF Ingatkan Netanyahu, Serbuan ke Rafah saat Ramadan Bisa Picu Perang di Yudea dan Samaria 

Qatar: Negosiasi Masih Deadlock

Perkembangan terbaru terkait negosiasi tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengungkapkan pada Selasa (27/2/2024) kalau belum ada kemajuan dalam negosiasi seputar pertukaran tawanan tidak langsung antara pendudukan Israel dan Kelompok Perlawanan Palestina di Gaza.

Dalam konferensi pers, Majed al-Ansari mengatakan, "tidak ada terobosan yang dapat diumumkan,".

Meski begitu, dia menekankan kalau Doha "optimis" dengan perundingan mediasi.

Menurutnya, Qatar sedang “menekan keras” perjanjian yang diusulkan di Paris. 

Soal pernyataan Biden soal gencatan senjata sementara di Gaza dapat dicapai pada Senin depan, juru bicara tersebut menekankan, "tidak mungkin untuk mengomentari” pernyataan Biden.

Hamas Tak Puas, Sebut Narasi Tipu-tipu AS

Pada hari ini,  sumber senior yang dekat dengan perundingan di Paris diduga memberi tahu Reuters kalau Gerakan Perlawanan Palestina Hamas sudah menerima draft perjanjian yang diusulkan.

Menurut kantor berita tersebut, usulan (draft) kesepakatan tersebut mencakup penghentian semua “operasi militer” selama 40 hari dan pertukaran tahanan Palestina dengan tawanan Israel dengan perbandingan 10 banding 1.

Selain itu, rumah sakit dan fasilitas pangan di Gaza akan diperbaiki, bantuan 500 truk akan diizinkan masuk ke wilayah tersebut setiap hari, dan ribuan tenda serta karavan akan disediakan untuk menampung warga Palestina yang terlantar.

Rancangan tersebut juga menyebutkan kalau Israel akan membebaskan sekitar 400 warga Palestina yang mereka tahan dengan syarat mereka tidak ditahan lagi dan sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan 40 tawanan Israel, sumber tersebut menambahkan.

Menanggapi laporan tersebut, Ahmad Abdul Hadi, perwakilan Hamas di Lebanon, mengatakan kepada Al Mayadeen pada Selasa kalau bocoran yang dilakukan Reuters adalah bagian dari perang psikologis yang sesuai dengan narasi dan gagasan yang ingin dilestarikan oleh Amerika Serikat (AS).

Dia mencatat, pihak milisi Perlawanan tidak puas usulan tersebut, dan menambahkan kalau mereka tidak akan berkompromi dengan tuntutan mereka, khususnya "mengenai gencatan senjata dan mencapai kesepakatan yang terhormat dan serius".

Hamas meminta, perang dihentikan total dan Israel menarik penuh pasukannya dari Gaza, sesuatu yang disebut PM Israel Benjamin Netanyahu sebagai 'delusi'.

Baca juga: Israel Setuju Usulan Baru dalam Proposal Gencatan Senjata di Paris, Netanyahu Omeli Bos Mossad

Abdul Hadi kemudian menegaskan, kelompok milisi Perlawanan bermaksud untuk mencapai kesepakatan yang menjamin tuntutan rakyatnya, karena Palestina telah banyak berkorban, dan menekankan bahwa "Israel tidak akan mendapatkan keuntungan melalui mediasi apa yang tidak dapat dicapai di medan perang."

Dia mengungkapkan, draft yang bocor tersebut memang merupakan bagian dari perundingan Paris namun murni saran AS dan Israel, yang kini berusaha memberikan ilusi kepada publik kalau  Hamas menyetujuinya .

Dia menegaskan kembali kalau “segala sesuatu yang dibagikan (diberitakan) tidaklah serius. tapi taktik untuk bermanuver dan menekan kelompok milisi Perlawanan."

“Kami terbuka terhadap ide apa pun yang diajukan oleh para mediator, namun kami juga ingin mempertahankan tuntutan utama kami,” kata Abdul Hadi kepada Al Mayadeen.

Dia menyoroti bagaimana pendudukan Israel “berusaha untuk meminta pertanggungjawaban Hamas atas kegagalan perundingan di kemudian hari, dan berencana untuk menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan hal yang sama. ini sebagai alasan untuk membuka jalan bagi invasi Rafah."

(oln/memo/almydn/rtrs/*)