Pada Senin (26/2/2024), sebuah kapal pengawas maritim Tiongkok dan empat kapal penjaga pantai dari Tiongkok sempat memasuki perairan “terbatas” atau “dilarang” di sekitar Kinmen, seperti yang dilaporkan oleh Kuan Bi-ling, menteri Dewan Urusan Kelautan Taiwan, yang membawahi satuan penjaga pantai.

Latar Belakang Insiden, Ada Cawe-cawe AS

Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan di Beijing, Zhu Fenglian, Rabu lalu mengatakan kalau Tiongkok mengecam keras perlakuan pihak Taiwan terhadap nelayan China daratan.

Dia menyebut, 'tindakan jahat' Taiwan mengabaikan kehidupan juga penegakan hukum dengan kekerasan sambil sengaja menyembunyikan kebenaran. 

"Tiongkok mengecam keras pihak berwenang Taiwan karena berusaha menghindari tanggung jawab mereka dan menyembunyikan kebenaran,” kata juru bicara tersebut.

“Kami dengan sungguh-sungguh meminta pihak-pihak terkait di Taiwan untuk mengungkap kebenaran secepatnya,” tambahnya.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan akibat campur tangan asing dalam memicu gerakan separatis di pulau tersebut.

Amerika Serikat (AS) telah lama mengklaim kalau mereka sepenuhnya mematuhi prinsip 'One China' alias Satu Tiongkok.

Namun, provokasi baru-baru ini yang dilakukan oleh anggota parlemen dan pejabat AS telah menunjukkan kalau klaim kepatuhan itu tidak benar.

Pada 18 Februari, empat hari setelah insiden kapal terjadi, juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok Gan Yu mengumumkan bahwa patroli penegakan hukum rutin akan dilakukan di perairan dekat Kepulauan Kinmen.

"Penjaga Pantai di provinsi Fujian berencana untuk meningkatkan penegakan hukum maritim dan melakukan patroli rutin untuk “menjaga ketertiban di wilayah maritim terkait dan menjamin keselamatan nyawa dan harta benda awak kapal penangkap ikan,” seperti yang dinyatakan oleh Gan di WeChat.

Ancaman Aksi Militer Beijing Atas Upaya Pemisahan Taiwan yang didukung AS

Dalam konteks terkait, Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Dewan Negara Tiongkok, hari ini mengatakan kalau upaya pemerintah Taiwan untuk mencapai kemerdekaan dengan bantuan Amerika Serikat dan senjata baru akan menciptakan bahaya militer di Selat Taiwan.

Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui kemungkinan penjualan peralatan pertahanan komunikasi, yang diminta oleh Taiwan dan bernilai $75 juta.

“Upaya pemerintah Partai Progresif Demokratik Taiwan untuk mencapai kemerdekaan dengan mengandalkan AS dan senjata, hanya akan menimbulkan bahaya militer di wilayah Selat Taiwan dan menempatkan rekan senegaranya di Taiwan dalam posisi berbahaya,” kata Zhu dalam konferensi pers. 

Juru bicara tersebut menegaskan kembali seruan Tiongkok agar AS berkomitmen pada prinsip 'One China' dan ketentuan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, serta berhenti menjual senjata ke Taiwan.

“Kami menentang keras penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan, posisi ini konsisten dan jelas,” kata Zhu.

Sebelumnya pada bulan Februari, Pentagon mengatakan telah menandatangani kontrak senilai lebih dari $68 juta dengan perusahaan industri pertahanan Raytheon untuk produksi dan pengiriman 50 rudal udara-ke-darat ke Taiwan.

(oln/almydn/*)