TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) atau NSC menyambut baik kabar bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menunjuk Mohammed Mustafa sebagai Perdana Menteri baru Otoritas Palestina, Kamis (14/3/2024).

“Otoritas Palestina yang direformasi sangat penting untuk memberikan hasil bagi rakyat Palestina dan menciptakan kondisi stabilitas di Tepi Barat dan Gaza," kata NSC dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al Jazeera.

Mustafa ditunjuk sebagai perdana menteri di tengah meningkatnya tekanan untuk mereformasi pemerintahan di wilayah pendudukan Palestina.

Ia ditugaskan untuk memimpin bantuan dan pembangunan kembali Gaza serta mereformasi institusi Otoritas Palestina, kata kantor berita Wafa.

Dikutip dari BBC, prioritas lainnya adalah mengembangkan rencana untuk “penyatuan kembali lembaga-lembaga di seluruh provinsi di tanah air sebagai satu unit geografis, politik, nasional, dan kelembagaan”.

Mustafa, yang memiliki gelar PhD di bidang ekonomi dari Universitas George Washington, menjadi ketua Dana Investasi Palestina sejak tahun 2015.

Sebelumnya, ia menjabat selama dua tahun sebagai wakil perdana menteri dan menteri perekonomian dan terlibat dalam upaya rekonstruksi di Gaza setelah perang tahun 2014 antara Israel dan Hamas.

Pada tahun 2015, Mustafa ditunjuk oleh Presiden Abbas sebagai ketua PIF.

Saat berpidato di Davos pada 17 Januari 2024, Mustafa menggambarkan serangan Israel ini menjadi masalah yang sangat besar yang dihadapi rakyat Palestina.

“Tetapi ini juga merupakan gejala dari masalah yang lebih besar yang telah diderita rakyat Palestina selama 75 tahun tanpa henti,” katanya.

Ia yakin Palestina akan berdiri menjadi negara sendiri.

Baca juga: Sosok Mohammad Mustafa, Perdana Menteri Palestina Baru yang Pernah jadi Kepala Rekonstruksi Gaza

Mustafa meminta kepada semuanya untuk mendukung ia mewujudkan itu.

“Sampai saat ini kami masih meyakini bahwa kenegaraan bagi Palestina adalah jalan ke depan, sehingga kami berharap kali ini kita bisa mewujudkannya, sehingga seluruh masyarakat di kawasan bisa hidup aman dan damai,” ucapnya.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)