Kamp itu awalnya digunakan untuk tempat berlindung para pengungsi Palestina yang mengevakuasi diri dari wilayah Palestina tengah dan selatan karena Perang 1948.

Para pengungsi awalnya tinggal di tenda. Mereka kemudian menempati bangunan yang terbuat dari bata lumpur dan selanjutnya dari beton.

Menurut catatan UNRWA, pada tahun 2023 terdapat 26.674 orang yang tercatat menempati kamp pengungsian itu.

Rencana Israel dikecam

Rencana Israel memindahkan warga Palestina ke “pulau kemanusiaan” menuai banyak kecaman.

Para aktivis HAM menyebut rencana Israel tersebut adalah upaya negara Zionis untuk memperbaiki citranya setelah membantai ribuan warga Palestina di Gaza.

Di samping itu, ada ketakutan bahwa militer Israel bakal kembali menggunakan strategi brutal yang sebelumnya pernah dilakukan di Gaza.

Strategi itu ialah meminta warga Palestina ke tempat yang diklaim aman. Namun, warga Palestina di tempat itu justru dihujani dengan bom dan peluru.

Baca juga: Sebelum Serang Rafah, Israel Klaim akan Pindahkan Pengungsi Gaza ke Pulau Kemanusiaan

Adapun rencana pemindahan itu diungkapkapkan oleh juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada hari Rabu, (13/3/2024).

Adapun “pulau kemanusiaan” itu direncanakan berada di wilayah Kegubernuran Deir Balah.

Hagari mengatakan pemindahan itu adalah bagian dari persiapan invasi militer Israel ke Rafah.

Rafah kini menjadi tempat berlindung warga Palestina sehingga jumlah penduduk di kota itu melonjak drastis.

Menurut Hagari, “pulau kemanusiaan” itu akan menjadi tempat perlindungan sementara bagi warga Palestina. Di sana disediakan makanan dan air.

Meski demikian, rencana itu ditentang oleh para aktivis. Mereka mengklaim tujuan rencana itu ialah membuat ilusi bahwa Israel berupaya mengurangi jumlah korban sipil saat melancarkan serangan.

“Jika Israel memang ingin mengamankan situasi kemanusiaan, Israel harus segera berhenti menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil secara sengaja, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa syarat dari beberapa titik perlintasan yang dikuasainya,” ujar Zaid Amali yang menjadi Direktur Advokasi Internasional di LSM Palestina bernama MIFTAH kepada TRT World.