Australia Menjadi Negara Terbaru di Barat yang Mengadvokasi Pengakuan Formal Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM- Australia mengikuti Spanyol dalam mempromosikan negara Palestina.

Canberra mengatakan mengakui Palestina akan membantu menggerakkan situasi politik menuju solusi dua negara, sesuatu yang ditolak oleh Israel.

Australia, pada tanggal 9 April, menjadi negara terbaru di negara-negara barat yang mengadvokasi pengakuan formal atas negara Palestina.

“Mengakui negara Palestina – negara yang hanya bisa hidup berdampingan dengan Israel yang aman – tidak hanya menawarkan kesempatan bagi rakyat Palestina untuk mewujudkan aspirasi mereka,” kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam audiensi di Canberra.

Wong menambahkan bahwa pengakuan negara Palestina “juga akan memperkuat kekuatan perdamaian dan melemahkan ekstremisme.”

Taktik perang asimetris Israel terhadap rakyat Palestina pasca Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 telah membuat para diplomat mempertimbangkan kembali untuk menunda pemberian status kenegaraan kepada Palestina.

“Kegagalan pendekatan yang dilakukan semua pihak selama beberapa dekade – serta penolakan Pemerintahan Netanyahu untuk terlibat dalam masalah negara Palestina – telah menyebabkan frustrasi yang luas,” kata Wong.

“Komunitas internasional kini mempertimbangkan pertanyaan tentang kenegaraan Palestina sebagai cara untuk membangun momentum menuju solusi dua negara,” tambah Menteri Luar Negeri Australia.

Namun, para pejabat Israel sebelumnya telah menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap solusi dua negara, dengan salah satu pejabat mengatakan, “Solusi dua negara setelah apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober adalah hadiah bagi Hamas.”

Khaled Meshaal, kepala kantor diaspora Hamas, sebelumnya menyuarakan bahwa warga Palestina mengupayakan pembebasan dan kemerdekaan dari negara Israel.

Berbicara kepada Ammar Podcast, Meshaal berkata, “Barat mengatakan bahwa 7 Oktober telah membuka prospek bagi visi politik, sehingga mereka kembali membicarakan komoditas lama mereka, yaitu solusi dua negara.”

Dia menambahkan bahwa “Perbatasan tahun 1967 mewakili 21 persen wilayah Palestina, yang praktis merupakan seperlima dari wilayahnya, jadi hal ini tidak dapat diterima,”

Langkah Wong untuk mengakui negara Palestina mengikuti keputusan Spanyol pekan lalu yang akan mengakui negara Palestina pada bulan Juli.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengungkapkan urgensi masalah ini dengan mengatakan, “Kita harus secara serius mempertimbangkan untuk melakukan hal ini pada paruh pertama tahun ini.”

Negara-negara barat lainnya, termasuk Irlandia dan Malta, telah membuat rencana untuk mendukung pengakuan Palestina secara sepihak, dan sesama anggota UE Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria telah mengakui negara Palestina.

Negara-negara UE lainnya seperti Jerman, Perancis, dan Inggris tidak berencana mengakui negara Palestina sebelum kesepakatan solusi dua negara dicapai dengan Israel.

Sejak Agustus tahun lalu, pemerintah Australia kembali menggunakan istilah “Wilayah Pendudukan Palestina” sebagai langkah untuk memperkuat keberatan Canberra terhadap pemukiman ilegal Israel.

“Pemerintah Australia memperkuat penolakannya terhadap permukiman dengan menegaskan bahwa permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional dan merupakan hambatan besar bagi perdamaian,” kata Wong tahun lalu.

(Sumber: The Cradle)