Menlu Retno Sebut Posisi RI-China Sama, Dukung Kemerdekaan Palestina
Menlu Retno mengatakan RI-China memiliki posisi yang sama, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina melalui two-state solution.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Menlu China Wang Yi didampingi Menlu Retno Marsudi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Setelah pertemuan tersebut, Menlu Retno mengatakan bahwa China memiliki posisi yang sama dengan Indonesia.
Yaitu mendukung kemerdekaan Palestina melalui two-state solution atau solusi dua negara.
"Dalam diskusi, RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tadi menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui two-state solution."
"Sama persis dengan posisi Indonesia," tutur Retno dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Jokowi, Kamis.
Menurutnya, China dan Indonesia sepakat bahwa penyelesaian Palestina harus dilakukan secara adil apabila ingin melihat stabilitas di Timur Tengah.
Selain itu, kedua negara juga mendukung penuh keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Dan kedua belah pihak juga sepakat bahwa penyelesaian Palestina harus diselesaikan secara adil melalui two-state solution jika kita ingin melihat stabilitas di Timur Tengah."
"Tadi juga dilakukan exchange of use mengenai dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB."
"Di dalam hal ini, sekali lagi posisi Indonesia dan posisi RRT sama bahwa kita mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB," tuturnya.
Komunikasi dengan Iran dan AS
Selain itu, pada kesempatan ini, Menlu Retno berujar bahwa Jokowi mengatakan Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik, termasuk dengan Iran dan Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Menlu Retno: Jokowi Yakin China akan Gunakan Pengaruhnya untuk Cegah Eskalasi di Timur Tengah
Sebagaimana diketahui, situasi di Timur Tengah makin memanas setelah Iran melancarkan serangan terhadap Israel pada pekan lalu.
Melihat hal tersebut, sambung Retno, komunikasi dilakukan karena tak ada pihak yang ingin melihat adanya ekskalasi.
"Bapak Presiden menekankan, tidak ada pihak yang ingin melihat adanya ekskalasi."