TRIBUNNEWS.COM - China akan menjadi tuan rumah perundingan persatuan Palestina antara Hamas dan saingannya, Fatah.

Hal ini disampaikan oleh seorang diplomat yang berbasis di Beijing kepada kantor berita Reuters.

Seorang pejabat Fatah mengatakan, delegasi yang dipimpin oleh pejabat senior kelompok itu, Azzam al-Ahmed, telah berangkat ke China.

Seorang pejabat Hamas juga mengungkapkan, tim faksi untuk perundingan, yang dipimpin oleh pejabat senior Hamas, Moussa Abu Marzouk, terbang ke China pada Jumat (26/4/2024) malam.

Ini menjadi kunjungan pertama delegasi Hamas ke China sejak dimulainya perang Israel di Gaza.

“Kami mendukung penguatan Otoritas Nasional Palestina dan mendukung semua faksi Palestina dalam mencapai rekonsiliasi dan meningkatkan solidaritas melalui dialog dan konsultasi,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, Jumat, dilansir Al Jazeera.

Sebagai Upaya Rekonsiliasi

Diplomat yang bermarkas di Beijing, yang telah diberitahu mengenai masalah ini, mengatakan perundingan tersebut bertujuan untuk mendukung upaya rekonsiliasi kedua kelompok Palestina yang bertikai.

Perundingan persatuan Palestina antara Hamas dan Fatah, menjadi sebuah upaya penting China dalam diplomasi di tengah perang di Jalur Gaza.

Dikutip dari Arab News, kedua faksi Palestina yang bersaing tersebut telah gagal untuk menyelesaikan perselisihan politik mereka sejak pejuang Hamas mengusir Fatah dari Gaza dalam perang singkat pada tahun 2007.

Amerika Serikat (AS) mewaspadai langkah-langkah untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut, karena mereka mendukung PA, tetapi telah melarang Hamas sebagai teroris.

Adapun China akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan pengaruh diplomatik di Timur Tengah, di mana Tiongkok mempunyai hubungan yang kuat dengan negara-negara Arab dan Iran.

Baca juga: Didesak 18 Negara, Hamas: Suruh Israel Berhenti Perang, Baru Sandera Bisa Dibebaskan

Tahun lalu, Beijing menjadi perantara kesepakatan perdamaian terobosan antara musuh lama Arab Saudi dan Iran.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan dia berdiskusi dengan Presiden China Xi Jinping dan pejabat lainnya di Beijing pada hari Jumat tentang bagaimana Tiongkok dapat memainkan peran konstruktif dalam krisis global, termasuk Timur Tengah.

Para pejabat China telah meningkatkan advokasi bagi Palestina di forum internasional dalam beberapa bulan terakhir.

China menyerukan konferensi perdamaian Israel-Palestina berskala lebih besar dan jadwal khusus untuk menerapkan solusi dua negara.

Pada bulan Februari, Beijing mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberikan pendapatnya mengenai pendudukan Israel di Wilayah Palestina, yang menurut mereka ilegal.

Baru-baru ini, China telah mendorong Palestina untuk bergabung dengan PBB, yang menurut diplomat utama Beijing, Wang Yi, pekan lalu akan memperbaiki ketidakadilan dalam sejarah yang berkepanjangan.

Sebagai informasi, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza sejak 2007, setelah mengalahkan partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dalam pemilihan parlemen.

Hamas kemudian mengusir Fatah dari daerah kantong tersebut setelah Fatah menolak mengakui hasil pemungutan suara tersebut.

Fatah, yang diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki.

Fatah merupakan singkatan dari Harakat al-Tahrir al-Filistiniya atau Gerakan Pembebasan Nasional Palestina dalam bahasa Arab.

Kata Fatah artinya menaklukkan.

Fatah didirikan oleh beberapa orang, terutama mendiang presiden Otoritas Palestina – Yasser Arafat, pembantu Khalil al-Wazir dan Salah Khalaf, dan Mahmoud Abbas, yang merupakan presiden Otoritas Palestina saat ini.

Gerakan ini didasarkan pada perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membebaskan Palestina yang bersejarah.

Baca juga: Eks-Mayor Jenderal IDF: Rafah Bisa Jadi Bencana Buat Israel, Hamas Lagi Siapkan Jebakan Penyergapan

Hamas dan Fatah adalah dua partai paling dominan di kancah politik Palestina.

Kedua gerakan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri keretakan selama satu dekade yang membawa mereka ke konflik bersenjata pada tahun 2007.

Perbedaan terbesar antara kedua gerakan tersebut adalah sikap mereka terhadap Israel.

Meski Hamas tetap menggunakan perlawanan bersenjata, Fatah meyakini perlunya negosiasi dengan Israel dan sepenuhnya mengesampingkan penggunaan serangan.

Perjanjian Oslo memberi Israel kendali penuh atas perekonomian Palestina serta masalah sipil dan keamanan di lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Otoritas Palestina harus berkoordinasi dengan pendudukan Israel mengenai keamanan dan setiap serangan perlawanan bersenjata yang direncanakan terhadap Israel.

Hal ini dipandang sangat kontroversial dan dianggap oleh sebagian orang sebagai tindakan PA berkolaborasi dengan pendudukan Israel.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel