TRIBUNNEWS.COM -- Mendukung program mobilisasi militer yang akan digelar oleh Kiev, Polandia menyatakan siap memulangkan warga Ukraina usia militer.

Warsawa mengatakan segera menangkapi dan memulangkan warga Ukraina yangs aat ini mengungsi di Polandia.

Menteri Pertahanan Polandia Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menyukseskan program wajib militer.

Baca juga: Putin Pamer Sejumlah Kendaraan Lapis Baja Inggris dan AS yang Berhasil Direbut dari Ukraina

Sekitar 950.000 warga Ukraina telah diberikan perlindungan sementara di Polandia, dan sebagian dari mereka memenuhi syarat untuk wajib militer.

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Ukraina melarang semua pria berusia antara 18 dan 60 tahun menerima atau memperbarui dokumen, termasuk paspor, di kantor konsuler di luar negeri kecuali mereka terdaftar dengan benar untuk mobilisasi. Kepala pertahanan Polandia mengatakan kepada penyiar Polsat pada hari Rabu bahwa dia “tidak terkejut” dan mendukung langkah Kiev.

“Pihak berwenang Ukraina melakukan segalanya untuk menyediakan tentara baru di garis depan, karena kebutuhannya sangat besar,” kata Kosiniak-Kamysz dikutip Tribunnews.com. Selasa (30/4/2024).

Pejabat Polandia tersebut mengatakan bahwa Warsawa sebelumnya telah menawarkan untuk membantu Kiev melacak orang-orang yang menghindari “tugas sipil” mereka, namun mencatat bahwa “bentuk bantuan bergantung pada pihak Ukraina.”

“Saya pikir banyak rekan kami yang marah dan marah ketika mereka melihat pemuda Ukraina di kafe dan mendengar betapa besarnya upaya yang kami perlukan untuk membantu Ukraina,” tambahnya.

Kosiniak-Kamysz juga menggemakan narasi resmi Kiev bahwa warga Ukraina yang tidak dapat menghindari rancangan undang-undang tersebut telah “membenarkan keluhan mereka terhadap rekan-rekan mereka yang tersebar di seluruh dunia.”

Bukan hanya Polandia, Lituania pun melakukan langkah yang sama. Perdana Menteri Lituania Ingrida Simonyte pada hari Senin dalam debat di Radio LRT lokal, seraya menambahkan bahwa negaranya dapat mengambil langkah-langkah untuk memulangkan beberapa orang yang menghindari wajib militer.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-796: Pertempuran Sengit Berlanjut di Front Timur

Di tengah kekurangan personel di garis depan, Kiev baru-baru ini mengubah undang-undang mobilisasinya, memperketat pengecualian, dan menambahkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang menghindari wajib militer.

Simonyte mengatakan Lituania dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat pria usia wajib militer kembali ke Ukraina, misalnya, dengan menemukan “cara untuk memastikan bahwa seseorang telah melakukan tugas mobilisasi mereka atau dibebaskan dari tugas tersebut” ketika mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal. Namun, dia mencatat bahwa masalah ini perlu didiskusikan di tingkat UE.

“Kita perlu bekerja tidak hanya dengan pihak berwenang Ukraina tetapi juga secara lebih luas karena saat ini, UE mempunyai apa yang disebut sebagai perlindungan sementara bagi rakyat Ukraina,” katanya.

Status perlindungan sementara ini memberikan pengungsi Ukraina hak untuk memperpanjang masa tinggal bebas visa di blok tersebut, serta hak atas akomodasi, perawatan medis, pekerjaan, dan pendidikan. Kebijakan ini diaktifkan tak lama setelah eskalasi konflik Rusia-Ukraina pada awal tahun 2022, dan saat ini berlaku hingga Maret 2025.

“Dalam kerangka perlindungan tersebut, jaminan yang diberikan kepada warga negara Ukraina di UE sangat luas, jadi jelas bahwa pertanyaan ini tidak dapat diputuskan sendiri oleh satu atau dua negara,” tambahnya.

Selama debat, Presiden Lituania Gitanas Nauseda juga berjanji untuk bekerja sama dengan Kiev sehubungan dengan upaya mobilisasi “dalam segala hal,” dengan mengatakan, “Ukraina harus memiliki sarana dan instrumen untuk mengundang para pemuda untuk mengabdi pada tanah air mereka.”

Diperkirakan 4,3 juta warga Ukraina saat ini tinggal di UE, dan 860.000 di antaranya adalah pria dalam usia wajib militer, menurut badan statistik Eurostat. Menurut Departemen Migrasi Lituania, lebih dari 29.000 orang di antaranya tinggal di Lituania.

Namun, kepala Departemen Migrasi menentang bantuan Kiev dalam proses mobilisasi, dengan mengatakan tidak ada dasar hukum untuk hal itu.

“Fakta bahwa Ukraina atau negara lain telah mengumumkan mobilisasi tidak berdampak pada kami, menurut undang-undang kami. Reaksinya, jika ada, adalah keputusan politik dari Lituania,” kata Evelina Gudzinskaite kepada kantor berita Elta, seraya menambahkan bahwa meskipun beberapa inisiatif legislatif nasional dapat diambil, “akan ada pertanyaan besar tentang bagaimana hal ini akan sejalan dengan hukum Uni Eropa. ”

Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba pada hari Selasa lalu mengklaim bahwa keputusan untuk mencabut hak-hak laki-laki Ukraina adalah “adil” dan sejalan dengan reformasi mobilisasi militer yang kontroversial, yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Zelensky menjadi undang-undang bulan ini.

Reformasi Zelensky, yang akan mulai berlaku bulan depan, akan menurunkan usia wajib militer dari 27 menjadi 25 tahun, memperketat pengecualian, dan mewajibkan semua pria, terlepas dari kelayakannya, untuk melapor ke kantor wajib militer untuk “memperbarui” data pribadi mereka.

Menurut para pejabat UE, diperkirakan ada 860.000 pria Ukraina dalam usia siap tempur yang tinggal di blok tersebut.

Kiev telah mengidentifikasi kelompok tersebut sebagai sumber tenaga kerja signifikan yang belum dimanfaatkan untuk angkatan bersenjata. Namun, ketika ditanya pada awal April berapa banyak pasukan yang ingin dimobilisasi oleh Kiev, Zelensky mengelak dari pertanyaan tersebut. (Tribunnews.com/Fakty/Pravda/Russia Today)