TRIBUNNEWS.COM - Anggota kongres Amerika Serikat memperingatkan Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) bahwa surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior Israel akan ditanggapi dengan pembalasan oleh AS.

Peraturan yang mengatur hal tersebut juga sedang disusun, menurut Axios.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak Presiden AS Joe Biden untuk melakukan intervensi guna membantu mencegah keluanya surat perintah tersebut.

Sambil membicarakan soal negosiasi pembebasan sandera, Minggu (28/4/2024), Netanyahu mengadu kepada Biden, berkata ia khawatir ICC akan mengeluaran perintah penangkapan terhadap dirinya.

Selain Netanyahu, pejabat tinggi Israel lainnya yang terancam mendapat surat perintah penangkapan ICC yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan kepala staf Angkatan Pertahanan Israel Herzi Halevi.

ICC telah menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap militer Israel dan kelompok milisi Palestina sejak tahun 2014.

Gedung Putih menolak mengomentari percakapan telepon antara Netanyahu dengan Biden.

Tetapi Gedung Putih mengatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi dalam situasi ini dan pihaknya tidak mendukung penyelidikannya.

Pada hari Senin (29/4/2024), Ketua DPR Mike Johnson mengeluarkan pernyataan yang menyebut surat perintah seperti itu “memalukan” dan “melanggar hukum.”

Johnson menyerukan pemerintahan Biden untuk segera dan dengan tegas menuntut agar ICC mengurungkan niatnya.

Ia bergabung dengan beberapa anggota parlemen Partai Republik yang mengkritik keras ICC dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Pejabat Israel Makin Was-was, ICC Terbitkan Surat Perintah Penangkapan Penjahat Perang

Salah satu anggota DPR dari Partai Republik mengatakan kepada Axios bahwa sudah ada undang-undang yang dirancang untuk menanggapi surat perintah apa pun.

Bukan hanya Partai Republik yang mengecam dan memperingatkan ICC.

Anggota Parlemen yang sangat pro-Israel, Ritchie Torres dan Senator John Fetterman dari Partai Demokrat, sama-sama mengkritik surat perintah penangkapan tersebut.

Baik Israel maupun AS tidak mengakuii yurisdiksi ICC, namun para pemimpin Israel bisa menghadapi risiko ditangkap jika mereka berada di salah satu dari 124 negara yang mengakui pengadilan tersebut.

Akankah Netanyahu Susul Vladimir Putin?

Pada bulan Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan keterlibatannya dalam penculikan anak-anak dan remaja Ukraina.

Mahkamah Internasional (ICJ), sebuah badan hukum yang berbeda dari ICC tetapi sama-sama berlokasi di Den Haag, sedang menangani kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida melalui agresi militernya di Gaza.

Israel mengecam kasus tersebut dan para pejabat AS membela Israel dalam persidangan di ICJ.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)