Hamas Tegaskan Gencatan Senjata di Gaza Harus Permanen, tapi Netanyahu Bersikeras Serang Rafah
Hamas ingin gencatan senjata bersifat permanen, sedangkan Israel bersikeras ingin serang Rafah.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Hamas akan segera menanggapi usulan gencatan senjata Israel di Gaza, kata seorang pejabat kelompok Palestina itu pada hari Rabu (1/5/2024).
Pejabat Hamas tersebut, menekankan bahwa gencatan senjata apa pun harus bersifat permanen, New Arab melaporkan.
Saat ini, Hamas sedang mempertimbangkan rencana gencatan senjata selama 40 hari dan pertukaran sejumlah sandera Israel dengan tahanan Palestina.
Suhail al-Hindi, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan kepada AFP bahwa kelompoknya akan menyampaikan tanggapannya dengan jelas dalam waktu yang sangat singkat.
Namun, ia tidak mengatakan secara pasti kapan hal itu diperkirakan akan terjadi.
Ia menekankan tujuannya adalah untuk mengakhiri perang ini.
Di sisi lain, tujuan Hamas itu tampaknya bertentangan dengan tekad Israel untuk terus melancarkan serangan darat besar-besaran di kota Rafah, Gaza selatan.
Sebuah sumber yang mengetahui perundingan gencatan senjata tersebut mengatakan mediator Qatar mengharapkan tanggapan dari Hamas dalam satu atau dua hari.
Ia menambahkan, bahwa penarikan Israel dari Jalur Gaza kemungkinan besar masih menjadi perdebatan.
Seorang pejabat Israel mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah akan menunggu jawaban hingga Rabu malam waktu setempat, dan kemudian membuat keputusan apakah akan mengirim utusan ke Kairo untuk mencapai kesepakatan.
AS Tidak Mendukung Operasi Rafah
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan pada hari Rabu (1/5/2024) bahwa dia menjelaskan kepada para pemimpin Israel tentang penolakan AS terhadap serangan besar di kota Rafah di Gaza.
Baca juga: AS Paksa Hamas Terima Tawaran Israel dalam Proposal Gencatan Senjata
Blinken mengatakan, dia menyarankan “cara yang lebih baik” untuk mengatasi Hamas.
“Posisi kami jelas. Tidak berubah, tidak akan berubah,” kata Blinken kepada wartawan.
“Kami tidak dapat dan tidak akan mendukung operasi militer besar-besaran di Rafah jika tidak ada rencana efektif untuk memastikan warga sipil tidak dirugikan, dan kami belum melihat rencana seperti itu.”