8,99 Juta Rumah di Jepang Berstatus Rumah Kosong akibat Penurunan Demografi di Daerah Pedesaan
Sebanyak 13,8% atau 8,99 juta rumah di Jepang saat ini berstatus rumah kosong atau Akiya.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebanyak 13,8 persen atau 8,99 juta rumah di Jepang saat ini berstatus rumah kosong atau Akiya. Namun demikian bukan berarti mudah diperjualbelikan karena tidak sedikit masalah di dalamnya.
"Jumlah Akiya saat ini meningkat bahkan menjadi 8,99 juta rumah di Jepang. Namun bukan berarti dengan mudah dapat diperjualbelikan," papar sumber Tribunnews.com di Kementerian Dalam Negeri Jepang, Kamis (2/5/2024).
Menurutnya, banyak orang yang salah paham terkait rumah kosong terutama dari kalangan orang asing.
"Mereka mengira rumah kosong mudah diperjualbelikan dengan harga murah," ujarnya.
Baca juga: Jumlah Turis Indonesia ke Jepang Naik 41,5 Persen Selama Januari-Maret 2024
Sumber Tribunnews mengatakan, untuk menjual rumah kosong banyak yang harus dipertimbangkan.
Di antaranya dilihat terkait sejarah rumah tersebut, bagaimana pajaknya serta bagaimana tanggapan lingkungan terhadap pemilik baru nanti.
"Siapa yang akan tinggal di rumah baru itu dan apakah siap dengan budaya Jepang lokal di tempat yang ada. Masih banyak masalah yang harus dipikirkan, tidak semudah publikasi yang ada selama ini oleh para pedagang rumah sehingga banyak kesalahpahaman mengenai kepemilikan rumah kosong atau Akiya di Jepang," jelasnya.
Menurut data terbaru pemerintah Jepang, jumlah rumah terbengkalai telah meningkat sekitar 80% dalam 20 tahun.
Ini terjadi seiring dengan penurunan demografi di daerah pedesaan yang memperburuk masalah tersebut.
Terdapat 3,85 juta rumah terbengkalai di seluruh Jepang pada Oktober 2023, menurut survei yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, meningkat 360.000 dari survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018.
Rumah terbengkalai mengacu pada tempat tinggal yang telah kosong dalam jangka waktu lama, tidak termasuk persewaan, rumah liburan, dan properti lain yang memiliki tujuan tertentu.
Baca juga: Polri Minta Pemudik Titip Kendaraan hingga Lapor Rumah Kosong ke Kantor Polisi Terdekat
Jumlah tersebut mencakup 5,9% dari seluruh rumah di Jepang pada bulan Oktober, naik 30 basis poin dari tahun 2018.
Jumlah rumah kosong di Jepang secara keseluruhan meningkat sebesar 5 juta menjadi 8,99 juta per 31 Oktober 2023, yang merupakan rekor 13,8% rumah di Jepang.
Rumah yang terbengkalai lebih rentan terhadap kerusakan, sehingga rentan terhadap serangan hama, keruntuhan, dan masalah lainnya.
Jumlahnya bertambah terutama di daerah pedesaan dengan populasi yang menyusut.
Wakayama dan Tokushima menduduki peringkat tertinggi dalam persentase rumah kosong di antara 47 prefektur di Jepang, yaitu sebesar 21,2%.
Penghitungan tersebut juga mencakup peningkatan jumlah unit apartemen dan kondominium.
Lebih dari 5,02 juta, atau 16,7%, unit-unit tersebut kosong pada bulan Oktober, menurut survei kementerian dalam negeri Jepang yang diungkapkan 30 April 2024.
Dari jumlah tersebut, 846.800 di antaranya ditinggalkan--meningkat 8,6% dari tahun 2018, atau sekitar 60% dari 20 tahun sebelumnya.
Unit-unit yang kosong dapat menimbulkan masalah bagi seluruh kompleks perumahan, seperti menghambat pengambilan keputusan mengenai perbaikan besar.
Pemiliknya seringkali juga tidak membayar biaya pemeliharaan dan lainnya, yang berarti lebih sedikit dana untuk pemeliharaan.
Sekitar 1,25 juta unit kondominium di seluruh Jepang dibangun lebih dari 40 tahun yang lalu.
Angka tersebut diperkirakan akan melonjak 3,5 kali lipat dalam 20 tahun mendatang, menjadikan renovasi dan perbaikan semakin menjadi perhatian mendesak.
Pemerintah daerah sedang menilai situasi. Kota Nagoya pada tahun 2022 mulai mewajibkan manajemen kondominium untuk memberikan informasi terbaru kepada pihak berwenang mengenai keadaan kompleks mereka.
Pada tahun 2018, Kota Yokohama mulai mengirimkan arsitek dan ahli lainnya ke bangunan kondominium yang kurang dikelola, untuk membantu mereka membentuk asosiasi manajemen dan memperbarui kontrak yang diperlukan.
Jepang memberlakukan undang-undang pada tahun 2015 yang mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peringatan mengenai rumah kosong yang berisiko runtuh, dan menghancurkannya jika tidak dilakukan perbaikan.
Sekitar 40.000 rumah telah menjadi target kerangka sejauh ini, menurut Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang.
Namun undang-undang ini ditujukan untuk perumahan, atau seluruh kompleks perumahan yang kosong.
Sulit untuk menerapkannya pada unit-unit kosong di kompleks yang lebih besar.
Untuk mengatasi situasi ini dengan lebih baik, pemerintah pusat mengubah undang-undang tentang pengelolaan kondominium pada tahun 2022, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan nasihat dan peringatan kepada pemilik unit yang dikelola secara tidak tepat.
Namun, “hanya beberapa kasus yang telah ditangani” berdasarkan undang-undang ini, kata sumber Kementerian Pertanahan.
Kompleks perumahan sering kali dihuni oleh penghuni dari berbagai usia dan komposisi keluarga.
Untuk memfasilitasi pembangunan konsensus yang lebih baik, pemerintah Jepang berupaya untuk memperkuat asosiasi manajemen dan mengurangi hambatan dalam renovasi.
Sementara itu bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: info@sekolah.biz Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsapp.