TRIBUNNEWS.COM - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh, menolak untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di Riyadh pada akhir pekan lalu dan pada Rabu (1/5/2024).

Penolakan ini adalah bentuk protes dari Otoritas Palestina (PA) yang berselisih dengan Amerika Serikat (AS) karena meminta PA untuk mengubah sistem politik Palestina.

Hal itu disampaikan oleh AS selama pertemuan enam partai Arab dalam rangka Forum Ekonomi Dunia di Riyadh, Arab Saudi pada Senin (29/4/2024) lalu.

Tuntutan perlunya perubahan sistem politik Palestina dan pemberian kekuasaan penuh kepada pemerintahan Perdana Menteri Palestina, Muhammad Mustafa, mendominasi Forum Ekonomi Dunia.

Penolakan Presiden Mahmoud Abbas dan Hussein Al-Syeikh untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken di Riyadh, dan di Ramallah, Tepi Barat pada Rabu kemarin menjadi puncak kemarahan PA terhadap tuntutan AS dan Arab.

AS Memveto Keanggotaan Palestina di PBB

Sementara seorang pejabat Palestina mengatakan tuntutan AS dan Arab soal perubahan sistem politik PA bukanlah alasan Presiden Mahmoud Abbas dan Hussein Al-Syeikh menolak bertemu Antony Blinken.

"Alasan penolakan Abbas dan Syekh untuk bertemu dengan Blinken adalah veto Amerika terhadap Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB," kata pejabat Palestina itu kepada Al-Araby Al-Jadeed, Kamis (2/5/2024).

"Veto itu bukanlah berita yang mengejutkan bagi kepemimpinan Palestina, seperti yang diberitahukan oleh pihak AS," ujarnya.

Pejabat itu mengatakan AS adalah pendonor dana utama ke Israel serta menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dan kepentingannya.

“Amerika Serikat, yang merupakan penyandang dana utama perang di Gaza, telah menggunakan hak vetonya tiga kali di Dewan Keamanan PBB terhadap gencatan senjata di Jalur Gaza sejak awal perang, dan yang keempat kalinya ketika menentang klausul dalam rancangan resolusi (2720) pada bulan Desember lalu," katanya.

Baca juga: 4 Tugas Presiden Palestina ke Mohammad Mustafa yang Ditunjuk Jadi PM Palestina

Presiden Mahmoud Abbas Kecewa dengan Sikap AS

Seorang informan pejabat Palestina berbicara kepada Al-Araby Al-Jadeed, bahwa Presiden Mahmoud Abbas tidak puas dengan sikap AS.

“Presiden Abbas merasa sangat tidak puas dengan kembalinya pembicaraan tentang perlunya reformasi di Otoritas Palestina yang harus mempengaruhi seluruh sistem politik. Dia secara pribadi, dan menghubungkan hal ini dengan pemberian bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina,” katanya.

“Beberapa negara Arab telah mengatakan kepada Presiden Abbas bahwa ini adalah keinginan AS untuk melihat reformasi radikal terhadap Otoritas Palestina, dan bahwa pemerintahan Muhammad Mustafa adalah sebuah contoh yang baik dan langkah yang bagus, tapi itu tidak cukup," lanjutnya.

Menurut sumber itu, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan PA sudah membentuk pemerintahan baru dengan melantik Mohamed Mustafa sebagai Perdana Menteri Palestina seperti apa yang diminta oleh AS.