Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, DEN HAAG – 200 Pengacara melayangkan petisi berisi desakan agar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) segera menangkap Perdana Menteri (PM) Benyamin Netanyahu beserta 12 petinggi militer Israel.

Adapun daftar 12 petinggi militer Israel termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, Menteri Luar Negeri Israel Katz, Menteri Peningkatan Status Perempuan May Golan, dan tujuh komandan senior IDF.

Melansir dari Anadolu petisi tersebut diajukan ratusan pengacara yang tergabung dalam kelompok “Pengacara Perdamaian” yang geram atas perilaku genosida yang dilakukan militer Israel hingga menewaskan lebih dari 34.000 jiwa, memicu krisis kemanusian di Jalur Gaza.

“Kami mengirimkan tuntutan yang terdiri dari 163 halaman dan merupakan salah satu tuntutan pidana terlengkap yang diajukan sejauh ini. Permohonan kami ajukan ke Kantor Kejaksaan ICC atas penangkapan terhadap PM Netanyahu dan 12 pejabat Israel,” Kata Ibrahim Yildirim, perwakilan dari Pengacara Perdamaian.

Baca juga: Jaksa ICC Diancam Gara-gara Akan Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu Cs, Media Israel Sebut Nama

“Kami mengirimkan tuntutan pidana ke Kejaksaan ICC. Kami juga telah meluncurkan kampanye di mana mereka yang ingin mendukung petisi ini dapat menambahkan tanda tangan mereka. Jumlah penandatangan sudah melebihi 500,” imbuhnya.

Tak tanggung-tanggung untuk mempercepat proses penangkapan Netanyahu dan ke 12 pejabat tinggi Israel, Pengacara Perdamaian turut menunjuk 9 tim ahli untuk membantu meyakinkan Kejaksaan ICC dengan berbagai bukti kuat, guna mendorong surat penangkapan terhadap Netanyahu.

"Ini upaya yang sudah kami persiapkan sejak lama. Pengaduan kami mempunyai dasar hukum yang kuat dan didukung oleh banyak bukti," tegas Yildirim.

Belum diketahui kapan surat penangkapan Netanyahu akan dirilis, namun sejumlah pihak menyebut ICC saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait politisasi, pembelokan, dan kebohongan yang dilakukan Israel untuk menutupi tindakan genosida yang dilakukan tentara IDF.

Apabila surat penangkapan benar-benar dirilis, maka Netanyahu dan 12 pimpinan militer Israel kemungkinan tidak bisa lagi melakukan perjalanan kerja atau kunjungan ke luar negeri.

Israel Ancam Bakal Runtuhkan Otoritas Palestina

Israel mengancam akan menjatuhkan sanksi yang dapat meruntuhkan otoritas Palestina. Gertakan ini dilontarkan pemerintah Tel Aviv yang semakin resah atas kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap petinggi Israel atas tuduhan kejahatan perang.

"Kami diam-diam mendorong ICC untuk tidak melakukan hal itu. Ini akan meledakkan segalanya. Israel akan melakukan pembalasan terhadap Otoritas Palestina,” kata sumber intelijen Israel.

Tak dijelaskan secara pasti tindakan apa yang akan dilakukan Israel apabila nantinya ICC benar-benar melakukan penangkapan terhadap Netanyahu CS. kemungkinan besar pemerintah Tel Aviv akan membekukan transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel untuk Otoritas Palestina. Lewat cara ini Otoritas Palestina diproyeksikan bangkrut.

Amerika Bela Netanyahu

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan, pihaknya menentang rencana penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap tindakan Israel di Gaza.

Pembelaan ini dilontarkan AS tepat setelah pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu berencana merilis surat penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu beserta pasukannya atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.

"Kami sudah sangat jelas mengenai penyelidikan ICC. Kami tidak mendukungnya,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre dikutip dari Anadolu.

Lebih lanjut ketika ditanya mengenai kebenaran isu Netanyahu yang meminta Presiden Biden untuk mencegah ICC mengeluarkan surat perintah tangkap terhadap para pejabat Israel, Jean-Pierre menolak untuk mengomentari laporan tersebut.

Namun Jean-Pierre mengatakan bahwa Pengadilan ICC tidak memiliki yurisdiksi di tengah spekulasi bahwa mereka akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Kami tidak percaya bahwa mereka (ICC) memiliki yurisdiksi, dan saya akan membiarkannya begitu saja untuk saat ini,"tegas Jean-Pierre.

"Pembicaran Netanyahu dan Biden kali ini membahas fokus utama soal sandera dan gencatan senjata serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza," imbuhnya.

ICC sendiri belum memberikan komentar terbuka mengenai kemungkinan surat perintah penangkapan tersebut.

Akan tetapi sejumlah pihak menyebut ICC saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait politisasi, pembelokan, dan kebohongan yang dilakukan Israel untuk menutupi tindakan genosida yang dilakukan tentara IDF hingga menewaskan 34.000 warga sipil Palestina.

Meski masih dalam penyelidikan, namun apabila surat perintah terbit maka, surat ini tak hanya ditujukan untuk Netanyahu, tetapi juga bakal menyeret Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf Herzi Halevi.

Dengan surat penangkapan ini Netanyahu dan pasukannya kemungkinan tidak melakukan perjalanan kerja atau kunjungan ke luar negeri.

Israel Bujuk Inggris dan Jerman

Selain melobi AS, PM Netanyahu beberapa pekan lalu telah lebih dulu meminta menteri luar negeri Inggris dan Jerman untuk melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC.

Pembicaraan tersebut digelar Netanyahu bersama sejumlah elit Israel saat menteri luar negeri Inggris serta Jerman menggelar kunjungan kerja ke Tel Aviv.

"Selama kunjungan menteri luar negeri Jerman dan Inggris di Tel Aviv, Netanyahu meminta mereka melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC," tulis laporan Channel 12

Netanyahu Imbau Kedubes Israel di Seluruh Dunia Untuk Waspada

Menyusul munculnya isu terkait penangkapan Netanyahu dan para pemimpin perang Israel di Gaza, Kementerian Luar Negeri Israel menginstruksikan kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi kemungkinan dampak dari putusan ICC.

Tak hanya itu Kemenlu Israel juga menginstruksikan organisasi Yahudi di luar negeri untuk memperketat keamanan guna mengantisipasi adanya ancaman gerakan anti-Semit atau anti-Israel akibat putusan ICC.

“Kami mengarahkan seluruh kedutaan besar Israel untuk segera bersiap menghadapi lonjakan peristiwa anti-Semit dan anti-Israel terkait kemungkinan surat perintah penangkapan ICC yang menargetkan tokoh politik dan militer senior Israel,” ujar Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz.