TRIBUNNEWS.COM - Prancis bergabung dengan China untuk mengutuk rencana Israel melancarkan serangan darat terhadap kota Rafah di Gaza selatan.

Sikap Prancis tersebut menambah tanda-tanda bahwa kekuatan Eropa telah menjauhkan diri dari AS mengenai isu-isu utama global.

Dilansir SCMP, kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Senin (6/5/2024), setelah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.

Mereka menegaskan kembali "kebutuhan mutlak" untuk melindungi warga sipil di Gaza di tengah meningkatnya konflik.

"Kedua kepala negara menentang serangan Israel terhadap Rafah, yang akan menyebabkan bencana kemanusiaan berskala lebih besar, dan mereka juga menentang relokasi paksa warga sipil Palestina," kata pernyataan itu, menurut kantor berita China, Xinhua.

Amerika Serikat (AS) memang mengatakan pihaknya tidak akan mendukung operasi militer di Rafah.

Tetapi, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebelumnya menyatakan bahwa penentangan itu bersyarat, mengingat karena kurangnya rencana untuk memastikan warga sipil tidak dirugikan.

"Kami tidak bisa, tidak akan mendukung operasi militer besar-besaran di Rafah jika tidak ada rencana efektif untuk memastikan warga sipil tidak dirugikan dan kami belum melihat rencana seperti itu," katanya setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pekan lalu.

Pada hari Selasa (7/5/2024), Israel mengambil alih perbatasan penting Rafah yang merupakan titik keluar masuk antara Gaza dan Mesir.

Semalam sebelumnya, serangkaian serangan menghujani kota tersebut, bahkan ketika Hamas menyetujui proposal gencatan senjata.

Israel mengatakan bahwa persyaratan tersebut jauh dari tuntutan penting Israel.

Baca juga: Persiapan Hadapi Serangan Musuh, Xi Jinping Rombak Pasukan Militer China

Dalam 10 poin pernyataan bersama mereka mengenai Timur Tengah, China, dan Prancis menekankan bahwa prioritas utama adalah gencatan senjata yang berkelanjutan sambil menyerukan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.

Pernyataan ini juga berbeda dengan pendekatan AS, yang selama ini fokus pada sandera yang ditahan oleh kelompok militan Hamas, termasuk warga negara Amerika.

Namun, serupa dengan AS, China dan Prancis menyerukan dimulainya kembali proses politik untuk menerapkan "solusi dua negara".

Sejak konflik pecah pada bulan Oktober, China telah mendukung solusi dua negara, yang menyatakan bahwa Palestina yang merdeka harus hidup berdampingan dengan Israel.

China dan Perancis juga mendesak upaya kemanusiaan yang lebih besar, menyerukan pembukaan koridor yang diperlukan untuk memudahkan pengiriman bantuan di Jalur Gaza.

"Kedua kepala negara meminta semua pihak untuk menghindari mengambil tindakan sepihak yang dapat memperburuk ketegangan, dan mengutuk kebijakan pembangunan pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional, yang akan berdampak negatif pada perdamaian abadi," tambah pernyataan itu.

Pernyataan pada hari Senin ini merupakan indikasi terbaru bahwa pandangan Perancis mengenai konflik tersebut telah bergeser dari posisi Amerika dan menjadi lebih selaras dengan China, menurut SCMP.

Tapi, itu bukanlah kejadian pertama.

Kurang dari dua minggu setelah perang dimulai pada bulan Oktober, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Brasil yang menyerukan akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di Gaza.

China dan Prancis mendukung resolusi itu.

Hal serupa kembali terjadi pada bulan Desember, ketika Amerika Serikat memberikan satu-satunya suara yang tidak setuju terhadap resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata segera.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)