TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Vedant Patel mengatakan Israel tak akan bisa mengalahkan Hamas sepenuhnya.

Hal itu disampaikan Patel saat Israel tengah melancarkan operasi militer di Kota Rafah, Jalur Gaza.

Dia dan pejabat AS lainnya mendesak Israel agar menghentikan serangan di Rafah. Mereka mengimbau negara Zionis itu untuk memilih jalur diplomasi.

Patel menyebut harus ada end game atau ‘tahap akhir perang’ di Gaza.

“Israel punya tanggung jawab untuk mengaitkan operasi militer mereka dengan tahap akhir perang yang benar-benar jelas dan strategis,” kata Patel kepada wartawan di Washington, AS, pada hari Selasa, (14/5/2024), dikutip dari The Jerusalem Post.

Ucapan Patel itu mirip dengan pernyataan Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan sehari sebelumnya.

“Tekanan militer diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Hamas sepenuhnya,” ujar Sullivan.

Sullivan menyebut jika upaya militer Israel tidak dibarengi dengan rencana politik untuk Gaza dan rakyat Palestina masa mendatang, Hamas akan terus kembali lagi dan Israel bakal terancam.

“Kami melihat ini terjadi di Kota Gaza. Jadi, kami berbicara kepada Israel mengenai bagaiman menghubungkan operasi militer mereka dengan tahap akhir perang yang jelas dan strategis,” kata dia saat bersiap melawat ke Arab Saudi dan Israel minggu ini.

Pernyataan kedua pejabat tinggi itu beserta Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memperlihatkan dengan jelas bahwa pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden ingin Israel maju ke meja perundingan untuk menyudahi perang.

Pernyataan tersebut keluar di tengah kecilnya kemungkinan gencatan senjata dalam waktu yang dekat.

Baca juga: Mesir Kecam Tuduhan Israel soal Penyeberangan Rafah: Jangan Memutarbalikkan Fakta

Serangan Israel di Rafah

Adapun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada minggu lalu sudah melancarkan tahap awal operasi militer di Rafah.

AS dan masyarakat internasional sudah berulang kali menyatakan menolak operasi itu atas dasar kemanusiaan.

Sebelum Israel menyerbu Rafah, kota itu ditinggal oleh sekitar 1,3 juta warga Palestina yang mengungsi karena serangan Israel sebelumnya di Gaza utara.

UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, berujar bahwa sudah ada lebih dari 450.000 orang yang meninggalkan Rafahs sejak 6 Mei lalu.

AS awalnya menolak invasi Israel ke Rafah karena IDF tidak menyodorkan rencana yang mencukupi untuk melindungi warga sipil Palestina.

Namun, beberapa hari belakangan AS mengatakan kerugian kemanusiaan di Rafah tidak akan sepadan dengan keuntungan militer yang kecil.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menyinggung pentingnya kemenangan total atas Hamas.

Menurut Netanyahu kemenangan itu bergantung pada kesuksesan operasi militer di Rafah untuk menghancurkan empat batalion Hamas.

Berbeda dengan Netanyahu, Campbell tidak yakin kemenangan total bisa dicapai oleh Israel.

“Ide semacam kemenangan telak di medan tempur, kemenangan total. Saya pikir kami tidak meyakini ini mungkin terjadi,” ucap Campbell pada hari Senin saat KTT Muda NATO di Miami, AS.

Baca juga: AS Batal Kirim Bom untuk Israel, tapi Akan Kirim Bantuan Senjata Lain Senilai 1 Miliar Dolar Lebih

Seperti Campbell, Blinken pada hari Minggu lalu juga meragukan kemampuan Israel yang hanya mengandalkan kekutan militer untuk mengalahkan Hamaz.

Blinken menyebut situasi perang di Gaza saat ini mirip dengan situasi yang dihadapi AS di Irak setelah peristiwa serangan tanggal 11 September 2001.

Kata Blinken, AS meyakini cara terbaik untuk menyelesaikan masalah di Gaza ialah dengan “solusi yang lebih politis.

Hal itu menjadi salah satu alasan Biden dan timnya sangat terlibat dalam persoalan di Timur Tengah.

Blinken menyebut negara-negara Timur Tengah ingin solusi politis yang di dalamnya hak-hakwarga Palestina bisa lebih dihormati.

Sementara itu, Campbell menyebut AS telah mendengar bahwa perang di Gaza justru mendorong ketidakstabilan, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

“Kita terkadang lupa bahwa masyarakat muslim terbesar pada kenyataannya berada di Asia Tenggara, di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei,” kata Campbell.

“Negara-negara ini sangat menginginkan kita agar bergerak ke periode setelah perang Gaza, yang pada periode itu Gaza dibangun kembali dan ada solusi politik,” katanya.

(Tribunnews.com/Febri)