Pada tahun 2007, karirnya semakin meningkat ketika skandal dana pensiun mengguncang kepemimpinan Shanghai dan dia diangkat sebagai Sekretaris Partai Komunis.

Baca juga: Usai Xi Jinping dan Fumio Kishida, Hari Ini Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim

Ia menghabiskan masa jabatannya untuk mempromosikan stabilitas dan memulihkan citra keuangan kota, dan pada tahun yang sama terpilih menjadi Komite Tetap Politbiro.

Pada awal tahun 2008, visibilitas Xi menjadi lebih besar ketika ia terpilih sebagai wakil presiden Republik Rakyat Tiongkok dan ditugaskan untuk mempersiapkan Olimpiade musim panas 2008 di Beijing.

Terpilih sebagai Pemimpin Republik Rakyat Tiongkok

Pada awal tahun 2012, Xi melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Barack Obama dan anggota kabinetnya.

Pada tanggal 15 November, Xi terpilih sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis dan ketua Komisi Militer Pusat.

Pada tanggal 14 Maret 2013, Xi menyelesaikan pendakiannya ketika ia terpilih sebagai presiden Republik Rakyat Tiongkok, sebuah posisi seremonial sebagai kepala negara.

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, ia bersumpah untuk memperjuangkan kebangkitan besar bangsa Tiongkok dan kedudukan internasional yang lebih menonjol.

Prestasi dan Kontroversi

Memenuhi salah satu janji awalnya, Xi segera memulai kampanye untuk memberantas korupsi pemerintah.

Dia menangkap beberapa tokoh paling berkuasa di negara itu, termasuk mantan kepala keamanan Zhou Yongkang, dan pada akhir tahun 2014, PKT telah mendisiplinkan lebih dari 100.000 pejabat.

Pada tahun 2014, Tiongkok memperkenalkan inisiatif "Satu Sabuk, Satu Jalan" untuk meningkatkan rute perdagangan dan meluncurkan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang ambisius.

Di dalam negeri, pihaknya memperluas kekuasaan bank swasta dan mengizinkan investor internasional memperdagangkan saham langsung di pasar saham Shanghai.

Xi juga telah mengubah beberapa undang-undang yang disahkan oleh para pendahulunya, dan secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak di Tiongkok pada tahun 2015.

Penghapusan sistem “pendidikan ulang melalui kerja paksa”, yang menghukum individu yang dituduh melakukan kejahatan kecil, dipandang positif.

Namun, pemimpin Tiongkok ini mendapat sorotan karena metodenya.