Perpecahan Kabinet Perang Israel, Ben Gvir Menuntut Yoav Gallant Dipecat, Disebut Menteri Gagal

TRIBUNNEWS.COM- Perpecahan dan Ketidakharmonisan dipertontonkan di antara menteri anggota kabinet Perang Israel, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menuntut agar Menteri Pertahanan Yoav Gallant dipecat.

Ben Gvir menyatakan Yoav Gallant harus dipecat dari jabatannya sebagai menteri Pertahanan Israel setelah dia secara terbuka menantang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai pemerintahan Gaza pascaperang.

Melansir dari Times of Israel, Ben Gvir menuntut Gallant dipecat, mengatakan dia harus diganti untuk mencapai tujuan perang.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menuntut agar Menteri Pertahanan Yoav Gallant dipecat setelah dia secara terbuka menantang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai pemerintahan Gaza pascaperang.

“Dari sudut pandang Gallant, tidak ada perbedaan antara apakah Gaza dikendalikan oleh tentara IDF atau apakah Hamas yang mengendalikannya,” cuitnya.

“Inilah inti konsepsi menteri pertahanan yang gagal pada 7 Oktober, dan terus gagal hingga saat ini. Menteri pertahanan seperti itu harus diganti untuk mencapai tujuan perang.”

Baca juga: Pasukan Israel Mulai Frustrasi, Menyesal Kembali ke Gaza Utara, Pejuang Hamas Dibongkar, Tumbuh Lagi

Minta kepada Netanyahu Agar Pecat Yoav Gallant

Pejabat pemerintah sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir menuntut pemecatan Yoav Gallant.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir dan Menteri Komunikasi Shlomo Karhi telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Permintaan mereka adalah untuk memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant setelah dia secara terbuka mengkritik rencana pemerintahan militer Netanyahu pascaperang di Gaza.

“Dari sudut pandang Gallant, tidak ada perbedaan antara apakah Gaza dikendalikan oleh tentara IDF atau apakah pembunuh Hamas yang mengendalikannya,” cuitnya.

Para legislator dari partai ultra-kanan Israel Otzma Yehudit ikut mengkritik komentar Gallant.

Perpecahan di Kabinet Perang

Perpecahan kabinet perang Israel muncul ketika menteri pertahanan menuntut rencana Gaza pascaperang.

Yoav Gallant, yang coba dipecat oleh Benjamin Netanyahu pada tahun 2023, mengatakan dia tidak akan membiarkan pemerintahan Israel di Gaza

Perpecahan yang telah lama terjadi di jantung kabinet perang Israel telah terungkap ketika menteri pertahanan, Yoav Gallant, menantang perdana menteri, Benjamin Netanyahu, untuk membuat rencana “sehari setelah” perang di Gaza, dan mengatakan dia tidak akan mengizinkan solusi apa pun jika pemerintahan militer atau sipil Israel berada di wilayah tersebut.

Komentar Gallant, yang langsung didukung oleh rekan menterinya, Benny Gantz, menjerumuskan kepemimpinan Israel ke dalam pertikaian publik, di tengah konflik Gaza.

Sehingga meningkatkan spekulasi mengenai masa depannya di pemerintahan Israel dan koalisi Netanyahu yang terpecah-belah.

Dalam pernyataannya yang tanpa kompromi, Gallant – yang pemecatannya tahun lalu oleh Netanyahu memicu protes massal, krisis politik, dan akhirnya pengunduran diri PM – secara terbuka menuntut agar Netanyahu menjelaskan rencana “rencana sehari-hari” untuk Gaza.

Komentar Gallant langsung memicu pertikaian politik, dan Netanyahu dengan cepat membalas dengan pernyataan yang direkam dalam video dan seruan dari menteri keamanan nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, agar Gallant diganti.

Namun Gallant didukung oleh rekan menteri seniornya Benny Gantz, mantan kepala staf Angkatan Pertahanan Israel, yang mengatakan Gallant telah mengatakan “kebenaran”.

Pada konferensi pers pada Rabu malam di Tel Aviv, Gallant mengatakan dia telah meminta agar dibentuk badan pemerintahan alternatif selain Hamas, dan tidak menerima tanggapan.

Dalam sambutannya, Gallant mengkritik kurangnya perencanaan politik untuk “hari setelahnya”.

Komentar Gallant muncul setelah berbulan-bulan ketegangan antara kedua pria tersebut dan laporan baru-baru ini di media Ibrani.

Yang menyatakan bahwa para perwira senior IDF khawatir bahwa kurangnya alternatif selain Hamas memaksa IDF untuk kembali dan berperang di wilayah yang mereka klaim telah menjadi wilayah Hamas dikalahkan, termasuk Gaza utara, yang telah menyaksikan pertempuran sengit minggu ini.

“Sejak tanggal 7 Oktober, pihak militer mengatakan bahwa penting untuk berupaya menemukan alternatif selain Hamas,” kata Gallant, sambil menambahkan, “akhir dari kampanye militer adalah keputusan politik.

Sehari setelah Hamas hanya akan bisa diraih oleh aktor pengganti Hamas. Ini adalah kepentingan Israel yang pertama dan terpenting.”

Gallant mengatakan bahwa perencanaan militer “tidak diangkat untuk didiskusikan, dan yang lebih buruk lagi, tidak ada alternatif lain yang diajukan untuk menggantikannya.

Rezim militer-sipil di Gaza adalah alternatif yang buruk dan berbahaya bagi negara Israel.

“Saya tidak akan menyetujui pembentukan pemerintahan militer di Gaza,” katanya, seraya menambahkan “rezim sipil-militer di Gaza akan menjadi upaya utama di sana dan mengorbankan arena lainnya. Kami akan membayarnya dengan darah dan korban – dan hal ini akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.”

Komentar Gallant tampaknya merupakan puncak dari rasa frustrasi yang semakin besar terhadap Netanyahu di kalangan pemimpin militer Israel.

Ketua Hamas Ismail Haniyeh bersikeras pada hari Rabu bahwa kelompok militan akan terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan pascaperang di Gaza bersama dengan faksi Palestina lainnya.

“Kami mengatakan bahwa gerakan Hamas akan tetap ada… dan gerakan tersebut serta semua faksi nasional [Palestina] yang akan memutuskan pemerintahan pascaperang di Gaza,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.

Baca juga: UEA, Mesir, Maroko Pertimbangkan untuk Ikut Bergabung Pasukan Penjaga Perdamaian Pascaperang Gaza

Gallant Tak Mendukung Rencana Wajib Militer Orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks

Di tempat lain, Gallant mengatakan dia tidak akan mendukung rencana kontroversial mengenai wajib militer bagi orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks.

Tampaknya memberikan tantangan langsung kepada Netanyahu untuk memecatnya.

Membalas Gallant, Netanyahu sekali lagi mengesampingkan pemerintahan Palestina di Gaza sementara Hamas masih ada, dan menambahkan bahwa penghancuran Hamas harus dilakukan “tanpa alasan”.

Netanyahu berkata: “Setelah pembantaian yang mengerikan itu, saya memerintahkan penghancuran Hamas. Pejuang IDF dan pasukan keamanan berjuang untuk hal ini. Selama Hamas masih ada, tidak ada aktor lain yang akan memerintah Gaza – apalagi Otoritas Palestina.”

Ben-Gvir dan menteri komunikasi, Shlomo Karhi, segera menyerukan agar Gallant dipecat dari jabatannya.

“Menteri pertahanan seperti itu harus diganti untuk mencapai tujuan perang,” kata Ben-Gvir, sambil menambahkan:
“Dari sudut pandang [Gallant], tidak ada perbedaan antara apakah Gaza akan dikuasai oleh tentara Israel atau pembunuh Hamas. mengendalikannya. Ini adalah inti dari konsepsi Menteri Pertahanan, yang gagal pada 7 Oktober dan terus gagal hingga saat ini.”

Netanyahu akan sangat menyadari risiko politik yang sangat besar jika memecat Gallant untuk kedua kalinya setelah pemecatannya yang dipaksakan sebelumnya.

(Sumber: Times of Israel, middle east eye, theguardian)