Yoav Gallant Berencana Mempersenjatai Warga Palestina dengan Senjata Api, Begini kata Menteri Israel

TRIBUNNEWS.COM- Panglima perang Israel menghadapi Benjamin Netanyahu dengan rencana apa yang akan dilakukan setelah perang Gaza. Dia berencana untuk mempersenjatai milisi lokal.

Anggota koalisi Netanyahu telah mendesak perdana menteri untuk memecat menteri pertahanan Yoav Gallant atas penolakannya terhadap kendali jangka panjang Israel atas Gaza, yang menandakan semakin dalamnya perpecahan dalam pemerintahan.

Rencana Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant untuk Gaza pascaperang mencakup mempersenjatai warga Palestina lokal yang terkait dengan Otoritas Palestina (PA), menurut rincian yang diterbitkan dalam laporan tanggal 17 Mei oleh Israel Hayom.

“Sebagai bagian dari rincian rencananya, Gallant mengusulkan agar populasi di Gaza dikonsentrasikan dalam gelembung kemanusiaan dan di setiap gelembung tersebut akan dibentuk aparat sipil warga Gaza setempat yang akan mengambil kendali pengelolaannya,” kata laporan itu.

Baca juga: Spanyol Larang Kapal Bawa Senjata ke Israel Berlabuh di Pelabuhan Cartagena, Say No To Genosida Gaza

“Galant dan lembaga keamanan menyarankan untuk mempersenjatai mereka dengan senjata ringan, yaitu senjata api, untuk menjaga hukum dan ketertiban serta melindungi dari Hamas,” tambahnya.

Senjata-senjata tersebut akan diberikan kepada warga lokal Gaza “di bawah pengawasan teknologi oleh Israel” dan di bawah “kerangka kerja internasional negara-negara Arab moderat dengan dukungan AS,” yang akan mendanai dan membantu mengawasi pemerintahan Gaza.

Pengelolaan sipil di Gaza akan dilakukan dengan bantuan intelijen Otoritas Palestina sebagai bagian dari rencana tersebut.

Pembicaraan baru-baru ini diadakan antara lembaga keamanan Israel dan pejabat politik dan militer mengenai masalah ini.

Mereka yang menentang rencana Gallant, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, “percaya bahwa membiarkan elemen lokal Gaza mengendalikan Jalur Gaza sebenarnya … menciptakan infrastruktur untuk negara Palestina.”

Gallant mengatakan dalam pembicaraan tersebut bahwa dia menentang negara Palestina dan mengatakan bahwa pembentukan negara tidak akan dikaitkan dengan rencananya untuk Gaza pascaperang.

Laporan tersebut muncul dua hari setelah Gallant menyampaikan pidato yang mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil “keputusan sulit” untuk menerapkan pemerintahan “non-Hamas” di Gaza.

Dia memperingatkan bahwa keputusan-keputusan ini harus diambil apa pun risikonya, dan memperingatkan bahwa keamanan jangka panjang Israel sedang dipertaruhkan.

“Selama Hamas tetap memegang kendali atas kehidupan warga sipil di Gaza, mereka mungkin akan membangun kembali dan memperkuatnya, sehingga mengharuskan IDF untuk kembali dan berperang di wilayah di mana mereka telah beroperasi,” kata Menteri Pertahanan.

Israel saat ini menderita kerugian besar akibat perlawanan di wilayah yang sebelumnya mereka operasikan.

Inisiatif Gallant ini sejalan dengan seruan Washington mengenai rencana pembentukan badan pemerintahan alternatif selain Hamas dalam administrasi Gaza pascaperang.

Gallant juga mengatakan dia tidak akan membiarkan militer Israel atau pemerintahan sipil Israel menguasai Gaza dan mendesak perdana menteri untuk secara terbuka mengesampingkan gagasan tersebut.

Pidato Gallant dipandang sebagai tantangan langsung terhadap Netanyahu, dan beberapa anggota koalisinya mendesaknya untuk memecat menteri pertahanan.

Netanyahu telah mengatakan sebelumnya pada hari itu, 15 Mei, bahwa dia “tidak siap untuk berpindah dari Hamastan ke Fatahstan,” merujuk pada Gaza yang dikuasai oleh partai Fatah dari PA. Perdana menteri telah berulang kali membuat pernyataan publik yang menolak kendali PA atau Fatah atas Gaza pascaperang.

Pada tanggal 14 Mei, satu hari sebelum pidato Gallant, kantor Netanyahu menerbitkan dokumen yang menguraikan visi perdana menteri pascaperang untuk Jalur Gaza, yang dikenal sebagai “Gaza 2035,” menurut laporan Jerusalem Post.

Rencana tersebut mencakup menjaga Gaza di bawah kendali keamanan Israel dalam jangka panjang, melakukan investasi besar untuk membangun kembali daerah kantong yang hancur tersebut “dari ketiadaan” dengan bantuan negara-negara Teluk, mengubah Gaza menjadi pusat perdagangan dan energi regional, dan mengeksploitasi tenaga kerja murah Palestina dan gas alam untuk kepentingan tersebut. kepentingan bisnis Israel.

Rencana tersebut mencakup beberapa tahap. Meskipun Palestina pada akhirnya akan melihat “pemerintahan sendiri”, Israel akan tetap memiliki hak untuk bertindak melawan “ancaman keamanan.”

(Sumber: The Cradle)