Hukuman yang dimaksud adalah Israel tidak lagi mentransfer dana kliring yang menjadi hak Palestina.

Dana pajak tersebut sebenarnya adalah dana yang dikumpulkan atas nama Palestina, oleh Israel lewat kesepakatan protokol Paris pada tahun 1994.

Adapun dana pajak ini berasal dari pungutan bea cukai terhadap barang-barang yang disalurkan untuk pasar Palestina, yang transit melalui pelabuhan Israel.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan diperkirakan sekitar 188 juta dolar AS setiap bulan.

Smootrich sempat menghentikan pemberian dana tersebut ke pihak Otoritas Palestina sebelum akhirnya luluh oleh tekanan Amerika Serikat.

Baca juga: Menteri Keuangan Garis Keras Israel Dipaksa Tunduk, Dana Pajak Kembali Mengalir ke Palestina

Smootrich juga tidak akan memberikan kompensasi kepada bank-bank (Israel yang memiliki transaksi dengan bank-bank Palestina), pada akhir bulan depan.

Smotrich lalu menyerukan pertemuan segera Dewan Perencanaan Kolonial di Tepi Barat, untuk menyetujui pembangunan sepuluh ribu unit pemukiman agar siap untuk pengembangan profesional, termasuk kawasan yang disebut E1.

Baca juga: Warga Badui Yerusalem Timur Usir Pemukim Ekstremis Yahudi Israel dari Tanah Mereka

Dia meminta adanya persetujuan keputusan dalam sidang kabinet, Kamis besok, untuk menetapkan penyelesaian bagi setiap negara yang mengakui negara Palestina.

"Dia juga mengarahkan apa yang disebut Direktorat Permukiman untuk menyiapkan rencana strategis untuk merencanakan 3 permukiman sebagai persiapannya persetujuan," tulis Khaberni.

Dia juga akan menyampaikan keputusan lain yang bertujuan untuk membatalkan "jalur Norwegia" yang disetujui kabinet beberapa bulan lalu, yang menunjukkan bahwa dia bermaksud untuk berhenti mentransfer dana ke sana dan menuntut pengembalian semua dana yang ditransfer.

Dia mengindikasikan bahwa dia akan menuntut pembatalan permanen semua izin VIP dari pejabat Otoritas Palestina di semua penyeberangan (pos pemeriksaan), dan mengenakan denda finansial tambahan pada pejabat senior dan keluarga mereka.

(oln/khbrn/*)