TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Mike Johnson berujar bahwa negaranya harus mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia dengan senjata AS.

“Mengizinkan Ukraina melancarkan perang yang seperti keinginan,” kata Johnson pada Rabu (22/5/2024), dikutip dari VOA.

Dalam beberapa minggu belakangan Ukraina memang mendesak AS agar mencabut larangan penggunaan senjata AS untuk menyerang target di wilayah Rusia.

“Mereka (Ukraina) harus bisa melawan balik. Dan saya pikir kita berusaha untuk mengontrol setiap detail upaya itu, tidak  ada kebijakan bagus buat kita,” katanya dalam acara VOA Wednesday.

Sementara itu, anggota DPR Ukraina bernama Oleksandra Ustinova baru-baru ini berkunjung ke AS.

Ustinova berujar Rusia mengambil keuntungan dari adanya larangan penggunaan senjata AS untuk menyerang wilayah Rusia.

“Menyadari bahwa kami tidak punya hak untuk menggunakan, misalnya HIMARS (peluncur roket), ke wilayah Rusia, orang Rusia memperlihatkan semua peralatan mereka di sepanjang perbatasan dan menggunakannya untuk menghancurkan wilayah Kharkiv," katanya.

Mantan Duta Besar AS untuk Ukraina, John Herbst, berujar larangan itu menyusahkan pasukan Ukraina dalam mempertahankan Kharkiv.

Kata Herbst, jika Ukraina bisa menyerang tentara Rusia di seberang perbatasan, Rusia akan mengalamai masalah logistik yang jauh lebih besar dalam invasinya.

“Dan jika kita mengizinkan Ukraina menembak jet Rusia yang berada di langit Rusia dan sedang meluncurkan bom, akan lebih sedikit orang di Kharkiv yang tewas,” katanya kepada VOA.

Pada hari Senin ada sekelompok anggota DPR AS yang mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin.

Baca juga: Rusia Pamer Kekuatan, Putin akan Bahas Latihan Nuklir Fase 2 dengan Belarusia

Surat itu berisi permintaan agar Ukraina dibolehkan menggunakan senjata AS untuk menyerang target strategis di Rusia.

“Penting bagi pemerintahan [Presiden Joe] Biden untuk mengizinkan para pemimpin Ukraina melakukan operasi penuh yang dibutuhkan untuk membalas serangan tak berdasar Rusia di wilayah berdaulat mereka,” demikian permintaan dalam surat itu.

“Rakyat Ukraina tidak bisa mempertahankan diri mereka karena kebijakan pemerintahan Biden saat ini.”