Muka Dua, AS Ingin Gencatan Senjata Israel-Hamas, Tapi Diam-diam AS Pasok Senjata Israel Termasuk F-35

TRIBUNNEWS.COM-  Amerika Serikat dan Israel telah menandatangani kesepakatan untuk memasok pesawat tempur F-35 baru senilai miliaran.

Klaim Presiden Biden yang menginginkan gencatan senjata di Gaza tidak memperlambat penjualan senjata AS ke Israel.

Kementerian Pertahanan Israel telah secara resmi menandatangani kesepakatan dengan AS untuk menerima 25 jet tempur F-35 tambahan, Times of Israel melaporkan pada 4 Juni.

Kementerian tersebut mengatakan sebuah delegasi ke AS baru-baru ini menandatangani surat perjanjian untuk kesepakatan senilai $3 miliar yang akan dibiayai oleh bantuan militer AS kepada Israel.

Perjanjian tersebut akan menambah skuadron ketiga ke armada pesawat buatan Lockheed Martin milik Angkatan Udara Israel.

Kementerian mengatakan pesawat-pesawat tersebut akan mulai dikirim mulai tahun 2028, dalam jumlah tiga hingga lima unit per tahun, sehingga total armada F-35 Israel menjadi 75 di tahun-tahun mendatang.

Hanya 36 dari 50 unit F-35 pesanan awal Israel yang telah dikirimkan sejauh ini, Times of Israel mencatat.

Penandatanganan ini menyusul perselisihan yang sebagian besar terselesaikan mengenai pengadaan antara Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Keuangan Betzalel Smotrich.

Smotrich telah memveto penandatanganan tersebut sampai komite Knesset yang bertugas meninjau anggaran pertahanan dibentuk.

Meskipun ada perbedaan pendapat publik antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden mengenai tindakan Israel atas perang di Gaza, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tetap konsisten dalam upaya mereka untuk memasok senjata ke Israel.

Sejak 7 Oktober, Israel telah membunuh lebih dari 37.000 warga Palestina di Gaza, termasuk lebih dari 14.000 anak-anak, sebagian besar dengan senjata yang dipasok AS.

American Friends Service Committee mencatat bahwa antara bulan Oktober dan awal Maret, AS menyetujui lebih dari 100 penjualan peralatan militer ke Israel tetapi secara terbuka hanya mengungkapkan dua penjualan.

Banyak dari senjata-senjata ini dibeli menggunakan uang pembayar pajak AS melalui program Penjualan Militer Luar Negeri, sementara beberapa lainnya merupakan penjualan komersial langsung yang dibayar oleh anggaran pertahanan Israel.

Sejumlah senjata yang dirahasiakan juga ditransfer dari persediaan militer AS yang sudah disimpan di Israel.

Memasok senjata ke Israel dan Ukraina memberikan keuntungan bagi produsen senjata AS, termasuk Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, dan RTX (sebelumnya dikenal sebagai Raytheon).

AS Minta Dukungan DK PBB untuk Gencatan Senjata

Sebelumnya, AS meminta dukungan Dewan Keamanan PBB untu gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Ini tentunya dirasakan sebagai sesuatu yang aneh. Mengingat, Washington sebelumnya telah memveto beberapa resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen sejak Oktober.

Washington mengatakan pada tanggal 3 Juni bahwa mereka ingin Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden minggu lalu.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan Hamas untuk menerima usulan gencatan senjata dan sepenuhnya serta menerapkan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.

Dan juga menekankan “pentingnya para pihak mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati, dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian.” penghentian permusuhan secara permanen,” menurut salinan yang dilihat oleh Reuters.

Biden menyampaikan proposal tersebut dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei, mengklaim Israel telah menawarkannya.

Israel kemudian mengakui bahwa pihaknya mengizinkan tim perunding untuk mempresentasikan rencana tersebut kepada mediator, namun para pejabat sejak itu menekankan bahwa rancangan yang diumumkan Biden “tidak lengkap.”

Menanggapi klaim Israel, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan pada Senin malam bahwa Gedung Putih tidak mengetahui adanya “celah” dalam proposal tersebut.

Pejabat Hamas Hussan Badran mengatakan kepada kantor berita Safa pada tanggal 3 Juni:

“Kami belum menerima proposal baru mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza, dan proposal yang diajukan kepada kami oleh mediator pada tanggal 6 Mei, yang diterima oleh Hamas dan faksi perlawanan adalah sikap yang diambil.”

Pejabat Hamas lainnya, Yousef Hamdan, mengatakan kepada Arab World Press (AWP) bahwa gerakan tersebut “menyambut baik” usulan tersebut.

Tetapi menuduh Tel Aviv menghalangi upaya untuk mencapai kesepakatan dan menolak klaim bahwa ada kesenjangan antara rencana yang disampaikan oleh Joe Biden dan rencana yang diajukan Israel menyetujuinya.

Pada hari Sabtu, seorang pejabat yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah menyetujui proposal tersebut, meskipun itu merupakan “kesepakatan yang buruk.”

Netanyahu juga menekankan Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata permanen sampai Hamas dikalahkan.

“Perang akan dihentikan dengan tujuan pengembalian sandera, dan kemudian kita akan melanjutkan diskusi,” katanya, Senin.

AS sebelumnya telah memveto tiga resolusi DK PBB untuk gencatan senjata di Gaza sejak dimulainya perang genosida.

Kesepakatan tiga fase yang baru diumumkan mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Hal ini juga, sebagian besar, menyerupai proposal gencatan senjata abadi yang dirancang di bawah naungan Doha, Kairo, dan Washington yang diterima oleh para pemimpin Hamas pada awal Mei.

(Sumber: The Cradle)