Netanyahu telah mengumumkan rencananya sendiri “sehari setelahnya”.

Namun, rencana tersebut tidak menjanjikan pembentukan negara Palestina dan akan membuat Gaza tetap berada di bawah kendali keamanan Israel dalam jangka panjang.

Rencana Netanyahu menyerukan dukungan “antar-Arab” untuk solusi pascaperang – yang juga akan mencakup proses “deradikalisasi” di Gaza dan “demiliterisasi” menyeluruh di Jalur Gaza. Meskipun rencana tersebut menyerukan “pemerintahan mandiri” Palestina di Gaza, Israel tetap memiliki hak untuk bertindak melawan “ancaman keamanan” dan memastikan Hamas tidak direvitalisasi.

Netanyahu telah berulang kali melakukan penolakan publik terhadap inisiatif apa pun yang akan melibatkan Otoritas Palestina (PA) dalam upaya memerintah Gaza.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah mengusulkan rencananya sendiri, lebih sejalan dengan upaya AS untuk memasang kembali PA di Gaza.

Rencana Gallant melibatkan mempersenjatai warga lokal Palestina yang terkait dengan PA dengan senjata ringan untuk menjaga ketertiban dan “melindungi dari Hamas.” Sebagai bagian dari rencana Gallant, intelijen PA akan membantu pengelolaan sipil negara tersebut, media Ibrani melaporkan bulan lalu.

Laporan dari Times of Israel muncul dua hari setelah Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Nasib rakyat Palestina kami, dan masa depan Jalur Gaza setelah kekalahan agresi kriminal ini ditentukan oleh rakyat kami, dan tidak ada orang lain, dan mereka tidak akan membiarkan siapa pun ikut campur di dalamnya, dan perlawanan mereka yang gagah berani akan memutus tangan penjajah yang mencoba merusak nasib dan masa depan rakyat kami.”

SUMBER: THE CRADLE