TRIBUNNEWS.COM - Hamas ingin memindahkan markas komando politiknya dari Qatar ke Irak karena makin meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap negara itu terkait negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza.

Rencananya, markas Hamas akan dibuka di Baghdad, ibukota Irak. 

Pemerintah Irak sudah setuju usulan pembukaan biro gerakan Palestina Hamas di Bagdad pada bulan Mei, seperti dilansir The National, surat kabar yang berbasis di UEA.

Pakar militer Yuri Lyamin yang menjadi peneliti senior di Pusat Analisis Strategi dan Teknologi (CAST) dalam wawancara dengan Sputnik mengatakan, peluang memindahkan kendali kepemimpinan politik Hamas dari Qatar ke Irak kemungkinan merupakan respons terhadap meningkatnya tekanan yang dihadapi Doha dari Washington.

“Amerika mencoba menggunakan pengaruhnya terhadap Qatar untuk memberikan pengaruh pada politbiro Hamas dan memaksa mereka untuk menyetujui persyaratan gencatan senjata dengan Israel yang sangat tidak jelas, yang didorong oleh Amerika Serikat," ungkapnya.

"Hamas sedang mempertimbangkan lokasi cadangan jika tekanan terhadap Qatar menjadi terlalu kuat,” ujar Yuri Lyamin.

Hamas sendiri membantah laporan yang mengklaim pihaknya berencana merelokasi biro politiknya dari Qatar ke Bagdad, Irak.

“Tidak ada kebenaran atas apa yang dilaporkan Sky News Arabia, mengutip surat kabar The National, mengenai kabar kalau Hamas berencana meninggalkan Qatar dan menuju ke Irak,” kata Izzat Al-Rishq, anggota biro politik Hamas, di akun Telegramnya dilansir Memo, Selasa (25/6/2024).

"Sejauh yang kami tahu, kepemimpinan politik Hamas mungkin hanya mempertimbangkan langkah tersebut, katanya.

Media The National Senin lalu mengabarkan, ketika perundingan gencatan senjata di Gaza terhenti, Hamas diduga bersiap untuk merelokasi kepemimpinan politiknya dari Qatar ke Irak dalam sebuah langkah yang disetujui oleh pemerintah Irak bulan Mei lalu.

Keputusan tersebut dilaporkan diambil karena meningkatnya tekanan terhadap kelompok tersebut dari Doha dan AS mengenai perundingan gencatan senjata.

Baca juga: Pakar Militer Sebut Kelebihan Hizbullah Dibandingkan Hamas: Israel Tak Dapat Menghancurkannya

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Irak diharapkan memberikan perlindungan bagi para pemimpin Hamas dan kantor mereka di Bagdad.

Pembicaraan mengenai keputusan ini dikatakan telah terjadi bulan lalu antara pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan perwakilan dari pemerintah Irak dan Iran.

Haniyeh juga dilaporkan telah membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al Sudani.

Hamas baru-baru ini mendirikan kantor politik di Bagdad, yang dipimpin oleh pejabat senior Mohammed Al Hafy.

Baca juga: AS Tekan Qatar Buat Usir Hamas dari Doha, Hamas Bantah Bakal Pindah Kantor ke Irak

Meskipun seorang anggota parlemen senior Irak yang tidak disebutkan namanya dilaporkan membenarkan keputusan pemerintah untuk menampung Hamas, kelompok tersebut tampaknya membantah laporan tersebut.

“Tuduhan bahwa Hamas berencana meninggalkan Qatar dan menuju Irak tidak benar,” kata Izzat Al-Rishq, anggota biro politik Hamas, melalui akun Telegramnya.

Namun, jika laporan tersebut benar, Irak mungkin akan menjadi lokasi baru yang nyaman untuk kantor politik gerakan Hamas, kata Yuri Lyamin.

Pihak berwenang Irak berpotensi bertindak sebagai mediator dalam negosiasi dengan AS dan negara-negara Barat lainnya, kata pakar tersebut.

Karena pengaruh Iran yang kuat, Amerika Serikat tidak akan mampu memberikan tekanan yang besar terhadap pemerintah Irak seperti yang terjadi pada Qatar, kata pakar tersebut. Namun, Lyamin juga mencatat hal berikut:

“Namun sebenarnya ada risiko lain: Israel mungkin mencoba melakukan serangan udara terhadap perwakilan kepemimpinan Hamas di wilayah Irak. Tidak ada ancaman seperti itu di Qatar," ungkapnya.

Namun yang pasti, keputusan penting dalam perundingan gencatan senjata di Gaza tidak bergantung pada lokasi kantor politik Hamas di luar negeri, tapi pada sikap yang diambil oleh perwakilan kepemimpinan kelompok tersebut yang berlokasi di Jalur Gaza.