TRIBUNNEWS.COM - Hamas ingin memindahkan markas komando politiknya dari Qatar ke Irak karena makin meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap negara itu terkait negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza.

Rencananya, markas Hamas akan dibuka di Baghdad, ibukota Irak. 

Pemerintah Irak sudah setuju usulan pembukaan biro gerakan Palestina Hamas di Bagdad pada bulan Mei, seperti dilansir The National, surat kabar yang berbasis di UEA.

Pakar militer Yuri Lyamin yang menjadi peneliti senior di Pusat Analisis Strategi dan Teknologi (CAST) dalam wawancara dengan Sputnik mengatakan, peluang memindahkan kendali kepemimpinan politik Hamas dari Qatar ke Irak kemungkinan merupakan respons terhadap meningkatnya tekanan yang dihadapi Doha dari Washington.

“Amerika mencoba menggunakan pengaruhnya terhadap Qatar untuk memberikan pengaruh pada politbiro Hamas dan memaksa mereka untuk menyetujui persyaratan gencatan senjata dengan Israel yang sangat tidak jelas, yang didorong oleh Amerika Serikat," ungkapnya.

"Hamas sedang mempertimbangkan lokasi cadangan jika tekanan terhadap Qatar menjadi terlalu kuat,” ujar Yuri Lyamin.

Hamas sendiri membantah laporan yang mengklaim pihaknya berencana merelokasi biro politiknya dari Qatar ke Bagdad, Irak.

“Tidak ada kebenaran atas apa yang dilaporkan Sky News Arabia, mengutip surat kabar The National, mengenai kabar kalau Hamas berencana meninggalkan Qatar dan menuju ke Irak,” kata Izzat Al-Rishq, anggota biro politik Hamas, di akun Telegramnya dilansir Memo, Selasa (25/6/2024).

"Sejauh yang kami tahu, kepemimpinan politik Hamas mungkin hanya mempertimbangkan langkah tersebut, katanya.

Media The National Senin lalu mengabarkan, ketika perundingan gencatan senjata di Gaza terhenti, Hamas diduga bersiap untuk merelokasi kepemimpinan politiknya dari Qatar ke Irak dalam sebuah langkah yang disetujui oleh pemerintah Irak bulan Mei lalu.

Keputusan tersebut dilaporkan diambil karena meningkatnya tekanan terhadap kelompok tersebut dari Doha dan AS mengenai perundingan gencatan senjata.

Baca juga: Pakar Militer Sebut Kelebihan Hizbullah Dibandingkan Hamas: Israel Tak Dapat Menghancurkannya

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Irak diharapkan memberikan perlindungan bagi para pemimpin Hamas dan kantor mereka di Bagdad.

Pembicaraan mengenai keputusan ini dikatakan telah terjadi bulan lalu antara pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, dan perwakilan dari pemerintah Irak dan Iran.

Haniyeh juga dilaporkan telah membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al Sudani.