Netanyahu akan Bertemu dengan Pejabat Keamanan Israel untuk Bahas Pertukaran Sandera dengan Hamas

TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu dengan pejabat keamanan Israel untuk membahas pembicaraan pertukaran sandera dengan Hamas.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu dengan para pejabat tinggi keamanan pada Minggu malam untuk membahas negosiasi pertukaran sandera dengan Hamas, menurut media Israel, Anadolu Agency melaporkan.

Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu akan memutuskan susunan tim perunding yang akan berangkat ke Qatar untuk melakukan perundingan, Channel 13 Israel melaporkan.

Saluran tersebut, mengutip sumber Mossad, mengatakan para pejabat Israel optimis mencapai kesepakatan untuk membawa kembali sandera Israel dari Gaza.

Sumber tersebut mengatakan Israel memandang momen saat ini sebagai “saat yang tepat” untuk mencapai kesepakatan, dan otoritas keamanan menyarankan para pemimpin politik untuk memanfaatkannya.

Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, tim perunding berencana meninggalkan Israel pada hari Senin untuk kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas.

Selama berbulan-bulan, upaya AS, Qatar, dan Mesir untuk menengahi perjanjian antara Israel dan Hamas mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata terhambat oleh penolakan Netanyahu terhadap seruan Hamas untuk menghentikan permusuhan.

Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 38.150 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 87.800 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR